Hukum Perikatan

HUKUM PERIKATAN
A. Definisi
Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak
dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang
lainnya wajib memenuhi prestasi itu.
Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu :
1. hubungan hukum ;
2. kekayaan ;
3. pihak-pihak, dan
4. prestasi.
Apakah maksudnya? Maksudnya ialah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas
masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada
pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi,
lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk
menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-
ukuran (kriteria) tertentu.

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hak
kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Intisari dari
perbedaan ini ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak
kebendaan adalah hak suatu benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan
bertentangan dengan hak kebendaan. Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu
tidak lagi berlawanan, kadang- kadang bergandengan, misalnya jual- beli tidak
memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata).

B. Sumber Hukum Perikatan
Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :
1. Perjanjian ;
2. Undang- undang, yang dapat dibedakan dalam bentuk:
undang- undang semata- mata;
undang- undang karena perbuatan manusia yang
Halal ;
Melawan hukum;
3. Jurisprudensi;
4. Hukum tertulis dan tidak tertulis;
5. Ilmu pengetahuan hukum.

C. Jenis Perikatan
Perikatan dibedakan dalam berbagai- bagai jenis :
1. Dilihat dari objeknya
a. Perikatan untuk memberikan sesuatu;
b. Perikatan untuk berbuat sesuatu;
c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.
Perikatan untuk memberi sesuatu (geven) dan untuk berbuat sesuatu (doen)
dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (niet doen)
dinamakan perikatan negatif;
d. perikatan mana suka (alternatif);
e. perikatan fakultatif;
f. perikatan generik dan spesifik;
g. perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (deelbaar dan
ondeelbaar);
h. perikatan yang sepintas lalu dan terus- menerus (voorbijgaande dan
voortdurende).

2. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan
a. perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk atau solidair) ;
b.perikatan pokok dan tambahan ( principale dan accessoir) ;
3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:
a. perikatan dengan ketetapan waktu;
b.perikatan bersyarat.
Apabila diatas kita berhadapan dengan berbagai jenis perikatan sebagaimana yang
dikenal Ilmu Hukum Perdata, maka undang- undang membedakan jenis perikatan sebagai
berikut:
a. Perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
b. Perikatan bersyarat;
c. Perikatan dengan ketetapan waktu;
d. Perikatan mana suka (alternatif);
e. Perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk, solidair);
f. Perikatan dengan ancaman hukuman.

D. Perikatan Untuk Memberi Sesuatu
Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban yang berutang
untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang
bapak rumah tangga yang baik, sampai pada saat penyerahan.
Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang, atau lebih luas dari persetujuan- persetujuan
tertentu, yang akibat- akibatnya akan ditunjukkan dalam bab- bab yang bersangkutan.
Mengenai perikatan memberikan sesuatu, undang- undang tidak merumuskan gambaran
yang sempurna. Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan memberikan
sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (leveren) dan merawat benda (prestasi)
sampai pada saat penyerahan dilakukan.

Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok, dan kewajiban merawat
merupakan kewajiban preparatoir. Kewajiban preparatoir maksudnya hal- hal yang harus
dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan
perawatan benda tersebut dapat utuh, dalam keadaan baik, dan tidak turun harganya.
Apabila dalam perjanjian memberikan sesuatu ada kewajiban mengansuransikan benda
yang bersangkutan, kewajiban itu termasuk kewajiban preparatoir. Didalam kewajiban
memberikan benda itu, ditentukan pula bahwa debitur harus memelihara benda- benda
tersebut sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik (als een goed huis vader).

E. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Tidak Berbuat Sesuatu
“Apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya didalam perikatan untuk berbuat
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka diselesaikan dengan memberikan ganti rugi
berupa biaya dan bunga” (pasal 1239 KUH Perdata).
Dalam pada itu, yang berpiutang berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang
dibuat berlawanan dengan perikatan, dan ia boleh meminta supaya dikuasakan kepada
hakim agar menghapus segala sesuatu yang telah dibuat tadi diatas biaya yang berutang,
dengan tidak mengurangi hak penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu
( pasal 1240 KUHPerdata).

Ketentuan ini mengandung pedoman untuk melakukan eksekusi riel pada perjanjian agar
tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan riele eksekusi ialah: kreditur dapat
mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa
yang diberikan Hakim. Hal itu dilakukan bila debitur enggan melaksanakan prestasi itu.

Riele eksekusi hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk
tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk berbuat sesuatu ada hal- hal yang tidak dapat
diadakan eksekusi riele, yaitu apabila perikatan itu sangat pribadi, misalnya perjanjian
untuk melukis atau bernyanyi. Dalam hal ini, untuk melindungi agar kreditur dapat
meminta ganti rugi.

Di samping menuntut ganti rugi, kreditur dapat juga menuntut uang pemaksa (dwangsom)
dari debitur. Apabila kreditur menuntut ganti rugi, haruslah benar- benar dapat dibuktikan
bahwa ia menderita kerugian, sedangkan dalam hal menuntut uang paksa cukuplah
kreditur mengemukakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Parate Eksekusi
Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan riele eksekusi harus dipenuhi satu syarat,
yaitu izin dari hakim. Ini adalah sebagai akibat berlakunya suatu azas hukum, yaitu orang
tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki

pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus
minta bantuan pengadilan. Akan tetapi, sering debitur dari semula sudah memberikan
persetujuan apabila ia sampai lalai, kreditur berhak melaksanakan sendiri hak- haknya
menurut perjanjian tanpa perantaraan hakim. Jadi, pelaksanaan prestasi yang dilakukan
sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim disebut parate eksekusi.
“jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat
berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itu pun saja,
berwajiblah ia akan penggantian biaya rugi dan bunga “ ( pasal 1242 KUH Perdata).

F. Ingkar Janji (Wanprestatie)
Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam, yaitu :
– Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
– Debitur terlambat memenuhi perikatan;
– Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dalam kenyataannya, sukar menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan
karena ketika mengadakan perjanjian pihak- pihak tidak menentukan waktu untuk
melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan
prestasi ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.

Pernyataan Lalai (ingebreke stelling)
Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta
ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya. Adanya kewajiban ganti rugi bagi
debitur, maka Undang- undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu
dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebreke stelling).
Lembaga “Pernyataan Lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada
sesuatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” (pasal 1238 KUH Perdata).

“yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte
sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini
menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan” (pasal 1238 KUH Perdata)

Bentuk- bentuk pernyataan lalai bermacam- macam, dapat dengan :
1. Surat Perintah (bevel)
yang dimaksud dengan surat perintah (bevel) adalah exploit juru sita. Exploit adalah
perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur. Didalam praktek, yang
ditafsirkan dengan exploit ini adalah “salinan surat peringatan” yang berisi perintah tadi,
yang ditinggalkan juru sita pada debitur yang menerima peringatan. Jadi bukan perintah
lisannya padahal “turunan” surat itu tadi adalah sekunder.
2. Akta Sejenis (soortgelijke akte)
Membaca kata- kata akta sejenis, maka kita mendapat kesan bahwa yang dimaksud
dengan akta itu ialah akta atentik yang sejenis dengan exploit juru sita.
3. Demi Perikatan Sendiri
Perikatan mungkin terjadi apabila pihak- pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya
kelalaian dari debitur didalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan
ketentuan waktu. Secara teoritis suatu perikatan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan
lampaunya suatu waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

G. Ganti Rugi
“ Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi
perikatan itu”. (pasal 1243 KUH Perdata). “ganti rugi terdiri dari biaya rugi dan bunga”
(pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata). “ ganti rugi itu harus mempunyai hubungan
langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (pasal 1248 KUH Perdata).
Ada kemungkinan bahwa ingkar janji itu bukan kesalahan debitur, tetapi keadaan
memaksa (force mayeur) bagaimana ganti rugi itu diselesaikan oleh ajaran resiko.

Pedoman- pedoman yang diberikan undang- undang jika terjadi keadaan memaksa adalah
sebagai berikut :
1. “dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tertentu, sejak perikatan akhir benda
itu atas tanggungan kreditur. Jika debitur lalai menyerahkannya, sejak kelalaian itu
benda tersebut menjadi tanggungan debitur” ( pasal 1237 KUHPerdata).
2. “debitur tidak membayar ganti rugi, jika ia berhalangan memberikan atau berbuat
sesuatu yang diwajibkan, karena adanya keadaan memaksa” (pasal 1245
KUHPerdata).
3. “jika benda yang dijual berupa barang sudah ditentukan maka walaupun
penyerahannya belum dilakukan sejak saat pemberian tanggung jawab ada pada
debitur” (pasal 1460 KUHPerdata ).
4.“ debitur dibebaskan dari perikatan, jika sebelum ia lalai menyerahkan benda, benda
itu musnah atau hilang “ (pasal 1444 KUHPerdata).

H. Perikatan Bersyarat
“ Perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan
datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga
terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”
(pasal 1253 KUH Perdata).
Perikatan bersyarat dilawankan dengan perikatan murni yaitu perikatan yang tidak
mengandung suatu syarat. Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perikatan.
Undang- undang menentukan syarat- syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu
perikatan, yaitu:
a. bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan ;
b.bertentangan dengan kesusilaan ;
c. dilarang undang- undang ;
d. pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.

Salah satu syarat yang penting didalam perjanjian timbal balik adalah ingkar janji.
“Ingkar Janji adalah syarat batal” (pasal 1266 KUH Perdata). Syarat batal dianggap
selalu ada dalam perjanjian timbal balik. Jika syarat batal itu terjadi, perjanjian tidak batal
dari segi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan harus
dilakukan walaupun ingkar janji sebagai syarat batal dicantumkan dalam perjanjian.

I. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu
Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang tidak menangguhkan
perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Ketetapan waktu yang dapat
menangguhkan atau mengakhiri perikatan.

J. Perikatan Alternatif
Dalam perikatan alternatif debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang
yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa yang berpiutang untuk
menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain. Hak pilih
ada pada yang berpiutang jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada yang
berpiutang. Perikatan alternatif menjadi murni jika salah satu dari barang- barang yang
dijanjikan hilang.
1. “ jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok
perikatan “( pasal 1274 KUHPerdata).
2. “ jika salah satu barang yang dijanjikan itu hilang atau musnah” (pasal 1275 KUH
Perdata).
3.“ jika salah satu barang yang dijanjikan karena kesalahan yang berutang tidak lagi
dapat diserahkan” (pasal 1275 KUH Perdata)

K. Perikatan Tanggung Renteng
“suatu perikatan terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, jika didalam perjanjian
secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh

hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang
yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara
orang yang berpiutang tadi ( pasal 1278 KUHPerdata). Perikatan tanggung-menanggung
yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditur itu dinamakan perikatan tanggung
menanggung aktif.
Hak pilih pada debitur
Hak pilih pada debitur adalah terserah kepada yang berutang untuk memilih apakah ia
akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lainnya di antara orang-orang
yang berpiutang, selama ia belum digugat oleh salah satu.
Meskipun demikian pembebasan yang diberikan salah seorang yang berpiutang dalam
suatu perikatan tanggung menanggung, tidak dapat membebaskan si berpiutang untuk
selebihnya dari bagian orang yang berpiutang tersebut.
Tanggung renteng pasif
Tanggung renteng pasif adalah terjadinya suatu periktatan tanggung menanggung
diantara orang-orang yang berhutang, yang mewajibkan mereka melakukan suatu hakl
yang sama. Demikian pula salah seorang dapat dituntut untuk seluruhnya, dan
pemenuhan oleh salah seorang membebaskan orang-orang berutang yang lainnya
terhadap si berpiutang.
Yang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung dapat menagih piutangnya
dari salah seorang berutang yang dipilihnya dengan tidak ada kemungkinan bagi orang ini
untuk meminta supaya utang dipecah.
Perikatan tanggung renteng memberi jaminan yang kuat kepada penagihan terhadap si A
apabila memenuhi kegagalan, ia dapat menagih seluruh piutang kepada si B dan kalau ini
pun gagal ia dapat menagihnya kepada si C, oleh karena itu, hipotek, gadai., fiducia, dan
perjanjian tanggung renteng termasuk dalam Hukum Jaminan.

“undang-undang juga memberikan pengaturan tentang hubungan intern antara para
debitur dalam hal salah seorang dari debitur yang telah melunasi seluruh hutangnya,
bertanggung jawab untuk bagiannya sendiri dan tidak untuk bagian dari debitur lainnya
dan berhak menuntut kembali dari orang-orang yang turut berutang lainnya jumlahnya
yang sesuai dengan bagian masing-masing” (pasal 1293 KUHPerdata).
Di dalam praktik, yang selalu terjadi adalah perikatan tanggung menanggung pasif.

L. Perikatan yang Dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat Dibagi
Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi adalah suatu perikatan mengenai
suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat
dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun perhitungan.
Perikatan yang dapat dibagi (deelbaar) dan periktaan yang tidak dapat dibagi
(ondeelbaar) merupakan bagian yang sukar. Pasal 1296 dan seterusnya, merupakan
ketentuan-ketentuan yang gelap dalam KUHPerdata.
Secara samar-samar pasal 1296 dan 1297 KUHPerdata membedakan perikatan yang
dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi, berdasarkan sifat dan maksud
(strekking). Perbedaan berdasarkan sifat dan maksud perikatan itu dikatakan sama, karena
criteria diatas tidak menunjukkan suatu perbedaan yang tepat antara perikatan yang dapat
dibagi dan yang tidak dapat dibagi.
Perikatan dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi itu, lebih tepat tidak berdasarkan sifat
dan maksudnya, tetapi kriteria untuk membedakannya ialah apakah suatu perikatan itu
ditinjau dari pengertian hukum (rechkundigezin) dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.
Hal ini bergantung pada apakah prestasi itu dapat dibagi-bagi dalam bagian yang
terpisah-pisah. Misalnya, seekor fisiknya dapat dibagi-bagi, tetapi dalam pengertian
hukumnya tidak dapat dibagi karena siapakah yang akan memberi lembu yang dipotong.
Keadaan demikian itu, telah melenyapkan hakikat dari lembu.

Demikian juga sekelompok yang menurut pengertian fisiknya dapat dibagi-bagi apabila
dari perikatan yang dimaksud ialah untuk membangun suatu peternakan. Dalam hal ini,
kumpulan ternak itu dipandang sebagai suatu kelompok yang tidak dapat dibagi-bagi.

M. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman
Ancaman hukuman adalah suatu keterangan sedemikian rupa dari seseorang untuk
jaminan pelaksanaan perikatan, yang diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan
itu tidak dipenuhi.
Maksud dari ancaman hukuman tersebut adalah : 1. untuk memastikan agar perikatan itu benar- benar dipenuhi; 2. untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk
menghindari pertengkaran tentang hal itu.
Dengan adanya janji ancaman hukuman tersebut, maka kreditur tidak bebas dari
kewajiban untuk membuktikan tentang besarnya jumlah kerugian yang dideritanya.
Ancaman hukuman bersifat accesoir
Batal perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman. Batalnya ancaman
hukuman tidak berakibat batalnya perikatan pokok.

Pendapat dan Kesimpulan

Jadi, kesimpulan dari di atas dengan materi hukum perikatan dapat kita simpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang pihak atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya. Maka dari pengertian hukum perikatan di atas, dapat dihubungkan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menumbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut sistim terbuka. Dan makalah ini pun membahas tentang seluk-beluk mengenai hukum perikatan di antara nya : pengertian hukum perikatan, dasar hukum perikatan, azas-azas hukum perikatan, wanprestasi dan akibat-akibatnya, dan hapusnya perikatan.
Oleh karena itu Hukum Perikatan dijalankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada serta tidak melenceng dari asas dan undang-undang yang berlaku.
Hukum perikatan pun tertera dalam undang-undang yang berbunyi :
1. Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata ) : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2. Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata ) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata ) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Dan disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah :
1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu
4. Suatu sebab yang Halal

Daftar Pustaka

elearning.upnjatim.ac.id/HUKUMPERDATA
elearning.gunadarma.ac.id/hukumperikatandanperjanjian
http://bagus19.blogspot.com/2011/05/makalah-bab-iv-materi-hukum-perikatan_10.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s