Kawasan Menteng

  1. PENDAHULUAN

Perkenalan bangsa Indonesia dengan peradaban barat dalam seni bangunan, diawali dalam sejarah bangunan kolonialisasi Belanda. Karya seni bangunan selalu siap diaktualisasikan keberadaannya dimana makna yang berlaku di zaman kolonial Belanda mempunyai ukuran, bentuk, ciri-ciri khas yang mewakili masanya. Ruang yang terbentuk dengan hadirnya bangunan Indische Architecture memberikan konstribusi dalam pembentukan visual kawasan dan memperjelas keberadaan penampilan bangunan,  baik dari segi bentuk maupun perletakannya seperti desain bangunan-bangunan yang telah memberikan karakter khas bagi ciri fisik dan kualitas visual lingkungannya. Sebagai studi kasus adalah kawasan pemukiman Menteng Jakarta.

Menteng, sebuah nama yang sejak dulu menyiratkan makna elite baik bagi penghuni di masa awal abad ke –20 ketika kawasan ini mulai dibangun, hingga sekarang pada awal abad ke – 21. Sejarah menunjukan bahwa pada perkembangannya. Kawasan Menteng lebih ditujukan untuk pemukiman. Bentuk arsitektur di kawasan ini memang cukup beragam, dan kaya akan improvisasi dari masa itu.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaruh dalam bentuk bangunan. Memang sudah sejak awal dibangun, kawasan in dapat dikatakan sebagai kota satelit pertama di Batavia. Sebuah kawasan pemukiman yang dirancang dengan standar ruang kota sangat baik. Lengkap dengan segala fasilitas umum yang tersebar di dalam maupun pinggiran kawasan ini.

Kota Jakarta sebenarnya identik dengan pohon, sunda kelapa (Cocos nucifera). Kemudian dikenal kawasan Cempaka Putih (Michelia alba) dan Karet (Ficus elastica) di Jakarta Pusat, Kemang (Mangifera caecea) di Jakarta Selatan, Kelapa Gading (Cocos capitata) dan Kapuk (Ceiba petandra) di Jakarta Utara, Kayu Putih (Eucalyptus alba), Kebon Pala (Myristica fragrans) di Jakarta Timur, dan Kosambi (Schleichera oleosa) di Jakarta Barat. Begitu pula dengan kawasan Menteng (Baccaurea recemosa dan Baccaurea dulciss Muell) dan Kebayoran atau Kebayuran (bayur = Pterospermum javanicum). Hingga kini eksistensi pohon telah menjadi identik dengan nama kawasan- kawasan itu. Namun ironisnya, penebangan pohon kota yang semena-mena memusnahkan pohon sebagai identitas karakter lanskap kawasan yang memakai nama-nama pohon tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 1 (1) disebutkan, benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan

Artinya, segala macam kegiatan preservasi, konservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, renovasi, dan atau revitalisasi, apalagi untuk kegiatan komersial di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru, harus didahului kajian analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial, serta studi kelayakan konservasi dan pengembangan kota yang mendalam dan independen.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konservasi adalah pelestarian namun demikian dalam khasanah para pakar konservasi ternyata memiliki serangkaian pengertian yang berbeda-beda implikasinya. Istilah konservasi yang biasa digunakan para arsitek mengacu pada Piagam dari International Council of Monuments and Site (ICOMOS) tahun 1981 yang dikenal dengan Burra Charter. Kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut. Suatu program konservasi sedapat mungkin tidak hanya dipertahankan keaslian dan perawatannya, namun tidak mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik atau masyarakat luas. Konsep pelestarian yang dinamik tidak hanya mendapatkan tujuan pemeliharaan bangunan tercapai namun dapat menghasilkan pendapatan dan keuntungan lain bagi pemakainya.

Dalam hal ini peran arsitek sangat penting dalam menentukan fungsi yang sesuai karena tidak semua fungsi dapat dimasukkan. Kegiatan yang dilakukan ini membutuhkan upaya lintas sektoral, multidimensi dan disiplin, serta berkelanjutan. Dan pelestarian merupakan upaya untuk menciptakan pusaka budaya masa mendatang (future heritage), seperti kata sejarawan bahwa sejarah adalah masa depan bangsa. Masa kini dan masa depan adalah masa lalu generasi berikutnya. Bentuk-bentuk dari kegiatan konservasi antara lain :

A. Restorasi (dalam konteks yang lebih luas) ialah kegiatan mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan- tambahan atau merakit kembali komponen eksisting menggunakan material baru.

B. Restorasi(dalamkonteks terbatas) ialah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref.UNESCO.PP. 36/2005).

C. Preservasi (dalam konteks yang luas) ialah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan.

D. Preservasi (dalam konteks yang terbatas) ialah bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang intinya adalah mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga baik (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).

E. Konservasi ( dalam konteks yang luas) ialah semua proses pengelolaan suatu tempat hingga terjaga signifikasi budayanya. Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin(karena kondisinya) termasuk tindakan preservasi,restorasi,rekonstruksi,konsoilidasi serta revitalisasi. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa tindakan tersebut.

F. Konservasi (dalam konteks terbatas) dari bangunan dan lingkungan ialah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai kontsruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).

G. Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis. (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).

H. Konsolidasi ialah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau melemah secara umum agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi dan bangunan tetap layak fungsi. Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.

I. Revitalisasi ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, sosial, dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah hilangnya aset-aset kota yang bernilai sejarah karena kawasan tersebut mengalami penurunan produktivitas. (Ref.UNESCO.PP. 36/2005, Ditjen PU-Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan).

J. Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki atau memulihkan kembali bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya ke bentuk aslinya dan dapat mencakup pekerjaan perbaikan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories dan teknis. (Ref. PP.36/2005). Kegiatan pemulihan arsitektur bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang disamping perbaikan kondisi fisiknya juga demi pemanfaatannya secara fungsional yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan.

Definisi Wisata Budaya

Istilah pariwisata budaya memiliki beberapa definisi (Sofield dan Birtles, 1996) dan hal tersebut yang masih membingungkan (Hughes, 1996) dan istilah simtomatik Tribes (1997) serta pariwisata indisiplin. Menggunakan istilah etnik dianggap merupakan suatu masalah dalam konteks pariwisata. Lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaan secara umum tentang istilah etnik mengimplikasikan adanya kelompok minoritas dengan segala keterbatasannya terhadap yang lain penelusuran tentang primitifisme sehingga memunculkan keingintahuan tentang orang-orang primitif yang tak tersentuh (Mowforth dan Munt,1998:69). Sementara kebanyakan pariwisata kontemporer dibangun berdasarkan Quest for the Other the other tergolong pada pramodern, prakomodifikasi, dunia yang dibayangkan serta autentik secara sosial (Sewlyn, 1996:21). Pariwisata mentransformasi perbedaan pada masalah global pada konsumerisme suatu proses di mana otherness menjadi komoditas yang dikonsumsi. Hal ini merupakan rasisme institusional yang mempertontonkan keprimitifan (Munt dan Mowforth, 1998: 270) sebagai penderitaan dan kemiskinan merupakan sesuatu yang astetis bagi wisatawan, akumulasi image dari kemiskinan.

Persepsi Masyarakat

Pengertian Persepsi Masyarakat Seorang pakar organisasi bernama Robbins (2001:88) mengungkapkan bahwa Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sejalan dari defenisi diatas, seorang ahli yang bernama Thoha (1998:23) , mengungkapkan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran. Wirawan (1995:77), menjelaskan bahwa proses pandangan merupakan hasil hubungan antar manusia dengan lingkungan dan kemudian diproses dalam alam kesadaran (kognisi) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderakan akan Mempengaruhi tingkah laku. Defenisi persepsi juga diartikan oleh Indrawijaya (2000:45), sebagai suatu penerimaan yang baik atau pengambilan inisiatif dari proses komunikasi. Lebih lanjut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Harsojo (1997:144) menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Perancangan Kota

Definisi perancangan kota dan elemen-elemen rancang kota Rancang kota atau urban design merupakan bidang disiplin ilmu yang kompleks yang mencangkup banyak hal seperti disiplin ilmu arsitektur, lanskap, perencanaan perkotaan, teknik sipil dan transportasi, psikologi atau banyak hal lainnya. Rancang kota menyangkut manajemen suatu pembangunan fisik dari kota. Pembatasan dari pengertiannya ditekankan pada suatu bentuk fisik berupa tempat (place) yang merupakan suatu ruang olah manusia yang dianggap mempunyai makna. rancang kota menitik beratkan pada hubungan elemen fisik kota sebagai suatu bentuk jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sifat rancang kota mengarahkan, membatasi masyarakat sebagai pemakai ruang kota dengan memberikan ruang hidup yang lebih baik. elemen-elemen rancang kota didasarkan menurut Hamid Shirvani (1985) dalam Urban Design Proccess yang membagi elemen perancangan fisik perkotaan menjadi delapan kategori yaitu:

Peruntukan Lahan

Land use atau peruntukan lahan merupakan suatu bentuk penerapan rencana-rencana dasar dua dimensi ke dalam pembuatan ruang tiga demensi dan penyelenggaraan fungsi ruang tersebut. Peruntukan lahan mempertimbangkan tujuan dan prinsip yang akan dicapai pada guna tertentu seperti guna hunian, komersil, rekrasional, industri dan sebagainya. Mempertimbangkan kondisi daya dukung alam terhadap kapasitas kegiatan yang ditampung, kondisi ini juga berkaitan dengan pemakaian lantai dasar bangunan dan kofisien lantai bangunan. Keberadaan komunitas sekitar juga mempengaruhi pertimbangan tata guna lahan, dampak yang terjadi baik secara fisik maupun secara sosial. Pertimbangan penentuan peruntukan lahan tersebut sangatlah penting dan sensitif , karena menyangkut keberlangsungan daya dukung kehidupan pada suatu kota yang berhubungan baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan alam atau ekologi. Lost space menciptakan jurang pemisah sosial, pengelompokan pemukiman menjadi suatu kantong pemukiman atau enclave, menghilangkan keberlangsungan pejalan kaki, dan juga berkaitan dengan permasalahan sprawl. Dari kebijakan peruntukan lahan juga dapat menimbulkan permasalahan ‘pod development’ atau semacam pembangunan yang berdiri sendiri. Sebagaimana ditulis oleh Ford (2000) bahwa di dalam pod development, setiap peruntukan seperti shopping mall, outlet siap saji, taman perkantoran, apartemen, hotel, kelompok-kelompok perumahan, dsb. Disusun sebagai elemen terpisah, dikelilingi oleh ruang parkir dan biasanya memiliki akses masuk sendiri dari jalan kolektor atau jalan distribusi utama. Idenya adalah memisahkan atau mendindingi peruntukan lahan pada lingkungan sosial dan fungsional yang tersendiri. Bentuk pod development juga menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan urban sprawl maupun terbentuknya ruang-ruang yang hilang atau lost space. Kebijakan peruntukan lahan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai permasalah seperti yang tersebut diatas, terutama kebijakan pemisahan peruntukan lahan yang berdiri sendiri. Pendekatan penyelesaian permasalahan tersebut dari elemen peruntukan lahan adalah perdekatan terhadap peruntukan lahan campuran atau yang disebut sebagai mixed use. Pada saat ini peruntukan lahan dua dimensi dijabarkan ke dalam ruang yang tidak terbatas pada peruntukan lantai dasar tetapi juga kepada peruntukan vertikalnya sehingga memunculkan suatu bentuk peruntukan campuran (mixed use). Peruntukan campuran merupakan penerapan yang menentukan hubungan antara fungsi-fungsi kegiatan yang saling mendukung pada suatu lokasi peruntukan. Kegiatan 24 jam dengan perbaikan sirkulasi melalui fasilitas-fasilitas pejalan kaki, penggunaan yang lebih baik dari sistem infrastruktur, analisis yang berdasarkan lingkungan hidup alami dan perbaikan-perbaikan infrastruktur mendukung fungsi peruntukan campuran. Kegiatan pada tingkat jalur pejalan kaki dalam peruntukan campuran memegang peranan penting, ia dapat menciptakan ruang yang lebih manusiawi, menyenangkan dan ramah lingkungan. Akan tetapi peruntukan campuran tidak akan berhasil pada tingkat konsentrasi kegiatan jalur pejalan kaki apabila tidak didukung oleh tata massa dan bangunan yang mendukung hal tersebut. Pola massa urban perimeter block atau pola bangunan yang menempatkan muka lantai dasar menempel dengan garis jalan lebih mendukung kegiatan jalur pejalan kaki dibanding pola free standing building atau bangunan tinggi yang berdiri di ruang terbuka.

Tata Massa dan Bentuk Bangunan

Bentuk dan tata massa bangunan pada awalnya menyangkut aspek-aspek bentuk fisik oleh rona spesifik atas ketinggian, pengaturan muka bangunan (setback) dan penutupan (coverage). Kemudian lebih luas menyangkut masalah penampilan dan konfigurasi bangunan. Disamping ketinggian dan kepejalan, penampilan (appearence) dipengaruhi oleh warna, material, tekstur dan fasade, style, skala, dsb. Spreiregen (1965) menyatakan isu-isu kritis yang berhubungan dengan bentuk bangunan dan massa. Pertama adalah ‘skala’, yang berhubungan aspek visual manusia (human vision), sirkulasi, bangunan pada lingkungan tempat tinggal dan ukuran lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya adalah ruang perkotaan sebagai sebuah elemen utama dari rancang kota dan pentingnya penekanan pada bentuk, skala dan rasa keterlingkupan (sense of enclosure) dan jenis-jenis dari ruang perkotaan.

Perbandingan yang dianggap ideal dari keterlingkupan ini adalah perbandingan antara jarak ke ketinggian bangunan 2:1. pada perbandingan ini sisi atas dinding bangunan masih terlihat pada sudut 27 derajat diatas bidang horizontal mata manusia. Tapi dari skala nilai perbandingan keterlingkupan ini yang harus diperhatikan adalah jarak maksimal yang masih dapat dirasakan. Karena walau nilai perbandingan dianggap ideal tetapi jarak horizontal antar bangunan sangat jauh, kesan humanis tetap akan hilang. Kemudahan pengenalan dengan penekanan pada landmark ruang kota tidak hanya dicapai dengan bentuk simbolis pada ruang terbuka umum seperti tugu, monumen, dsb. Tapi dapat diolah melalui konfigurasi penataan ini. Penekanan pengaturan pada simpul jalan (node) merupakan salah satu bentuk kemudahan pengenalan (legibility) tersebut. Keseluruhan konfigurasi dan penampilan tata massa dan bentuk bangunan juga dapat diarahkan pada tema daerah yang akan dicapai tercapai kualitas citra (image) district seperti pada tulisan Kevin Lynch dalam Image of the City. Pengaturan ini juga berhubungan dengan aspek cuaca (climate) yang berbeda-beda pada suatu tempat tertentu. Seperti pada kondisi iklim tropis.

GAMBARAN KAWASAN

Keadaan eksisting bangunan tua di kawasan Menteng masih terjaga dan dirawat sampai saat ini, tidak ada bangunan yang dirubah wajahnya hanya dilakukan perbaikan saja seperti bentuk semula dan dilakukan pengecatan pada bagian bangunan yang usang. Bangunan kawasan Menteng yang masih terlihat jelas masa lalunya dan terawat diantaranya yaitu Masjid Cut Mutia, Gedung Joeang 45, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Gereja St. Theresia, dan Gereja GPIB Jemaat Paulus. Bangunan ini merupakan bangunan bersejarah dimasanya telah dibangun cukup lama dan masih terlihat seperti mulanya sehingga bangunan ini perlu dijaga dan dirawat.

LANGGAM

Bangunan-bangunan yang berdiri di kawasan Menteng dibangun pada masa penjajahan dan kolonialisasai Belanda dan merupakan kawasan yang dijadikan perumahan bagi pegawai kolonial Belanda sehingga bangunan di kawasan ini dirancang seelegan dan spesail dengan gaya yang terkenal di masanya yaitu gaya arsitektural klasik Indis atau Hindia Klasik atau disebut juga “Indo-Eropa” terdapat campuran budaya eropa dan indonesia.

Arsitektur bangunannya dapat disebut berkarakter fungsionalis tahun duapuluhan dengan variasi tropis art-deco dengan jejak-jejak neo-klasik peninggalan abad 19. Adaptasi arsitektur lokal sangat dipengaruhi oleh iklim tropis. Hal ini tercerminkan melalui kecenderungan penggunaan ventilasi alamiah dan menghindari cahaya matahari langsung. Karena hal ini maka dapat dipahami adanya rancangan ruang dengan langit-langit sangat tinggi, volume para-para atap yang besar, lubang-lubang ventilasi serta pintu dan jendela ganda. Material tradisional dan keterampilan lokal juga memberi bekas melalui bentuk atap miring, konstruksi kayu dan ubin semen berwarna. Ditambah dengan material bangunan yang didatangkan dari luar negeri, ini menjadikannya khas arsitektur Hindia-Belanda, atau arsitektur kolonial, atau juga indische architecture.

SOLUSI DESAIN

INDIKASI KONSEP DESAIN

Berdasarkan arahan RTBL maka pada pekerjaan Desain kawasan menteng ini akan melanjutkan beberapa hal penting dan memilih spot-spot kawasan dimana yang akan menjadi prioritas penanganan pada pembangunan tahap pertama, dan kemudian pembangunan pada tahap-tahap selanjutnya.

Konsep Desain Tata Guna Masa Bangunan

Skenario Konsep Desain Tata Masa Bangunan Berdasarkan Pemanfaatan dan pengembangan bangunan konservasi, diarahkan kepada pengembangan Wisata Budaya, Wisata Agro, yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Fungsi Bangunan Konservasi di kawasan Menteng, yang terdiri dari :

1.      Masjid Cut Mutia

2.      Gedung Joang 45

3.      Mesum Pemusnahan Naskah Proklamasi

4.      Gereja St. Theresia

5.      Gereja GPIB Jemaat Paulus

4.1.2  Konsep Zonasi Kawasan

Zonasi dijabarkan ke dalam dua pemikiran kerangka besar , yaitu : Lingkungan Alam atau Zona Dinamis Dan Lingkungan Buatan atau Zona Statis. Zona Dinamis terdiri dari zona Penyangga dan zona pengembangan. Zona Statis terdiri dari zona inti

a. Zona Inti

Zona Inti merupakan kawasan yang termasuk dalam zona statis. Dimana pada kawasan ini dan kawasan yang di preservasi kawasan cagar budaya. Pada kawasan ini diperlukan suatu tata lingkungan sebagai daya dukung kawasan inti.

b.Zona Penyangga

Zona penyangga merupakan kawasan yang termasuk dalam zona Dinamis. Dimana pada kawasan ini merupakan kawasan untuk mencover kawasan inti. Kawasan ini perlu penataan bangunan dan lingkungan permukiman sebagai sirkulasi acces ke kawasan Setu Babakan

c. Zona Pengembangan

Zona pengembangan merupakan kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan yang dapat menampung kebutuhan dari sarana dan prasarana. Maka kawasan pengembangan ini perlu di perhatikan karena kawasan ini nantinya juga sebagai kawasan wisata bagi masyarakat yang memerlukannya.

Konsep Sirkulasi Kendaraan Dan Pedestrian

1. Areal zona inti solusi desain 1(Masjid Cut Mutia)

Merupakan pengembangan yang berada di lokasi sekitar Masjid  cocok untuk areal parkir dan pengembangan lokasi PKL dan fasilitas lainnya.Namun harus dikonfirmasi dahulu untuk dijadikan kawasan pengembangan dan Perlu penataan yang menyeluruh terhadap kawasan tersebut, meliputi perencanaan parkir dan areal PKL, service area seperti kantin, toilet umum, dan lain-lainnya. dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

2. Areal zona inti solusi desain 2 (Gedung Djoang 45)

Merupakan lokasi pengembangan yang berada di lahan kosong milik penduduk yang sekarang ini kondisi tak terawat. Pada lokasi ini baik direncanakan sarana dan prasarana  PKL, ruang terbuka/plaza,  areal parkir, area service, dan kios cendramata. Namun permasalahannya adalah lahan ini milik penduduk setempat, dan tidak di ketahui pemilik aslinya. Jalan, gang, dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

3. Areal zona inti solusi desain 3(Museum Peumusan Naskah Proklamasi)

Merupakan pengembangan yang berada di lokasi sekitar museum yang  cocok untuk areal parkir dan pengembangan lokasi PKL dan fasilitas lainnya.Namun harus dikonfirmasi dahulu untuk dijadikan kawasan pengembangan dan Perlu penataan yang menyeluruh terhadap kawasan tersebut, meliputi perencanaan parkir dan areal PKL, service area seperti kantin, toilet umum, dan took cendramata. dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

4. Areal zona inti solusi desain 4 (Gereja GPIB Jemaat Paulus)

Merupakan lokasi pengembangan yang berada disekitar Gereja yang cocok untuk daerah pengembangan Pada lokasi ini baik direncanakan sarana areal parkir, area service, dan kios cendramata, dan took buku rohani, dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

5. Areal zona inti solusi desain 5 (Dewan Harapan Nasional 45)

Merupakan lokasi pengembangan yang berada di sekitar bangunan, Pada lokasi ini baik direncanakan sarana dan prasarana  PKL, ruang terbuka/plaza,  areal parkir, area service, dan kios cendramata. Jalan, gang, dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

DAFTAR PUSTAKA

http://albertus-konservasi-arsitektur.blogspot.co.id/2013/07/kawasan-menteng.html

furuhitho.staff.gunadarma.ac.id/…/files/…/kebayoran+menteng.pdf

https://debbychintyatari.wordpress.com/2016/03/05/konservasi-kawasan-menteng-jakarta-pusat/

 

Arsitektur Tradisional dan Vernakular pada Gereja Toraja di Kelapa Gading Jakarta

Obyek Arsitektur Tradisional/Vernakular
A. Lokasi dan Tempat Demografi

Lokasi dan tempat demografi adalah dikawasan Kelapa Gading, dimana disitu terdapat sebuah gereja dengan desain menggunakan rumah adat Toraja. Gereja tersebut merupakan gereja yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang berasal dari tanah toraja.

B. Asal Muasal Sejarah Tempat

Tana Toraja sering disebut singkatan-nya Tator, adalah sebutan oleh orang-orang Toraja sendiri untuk wilayahnya. Saat ini Tator secara administrasi masuk dalam Kabupaten Toraja, terdiri dari 9 kecamatan dan 32 desa. Luas wilayah 3178 Km2, sebagian besar (40%) terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi (25%). Wilayah Tator terletak sekitar 350 Km di utara kota Makassar, antara 2°40′-3°25′ lintang selatan dan 119°30′-120°25′ bujur timur. Di tengahtengah wilayah berbukit-bukit tersebut mengalir dari utara-selatan Sungai Sa’dang yang berpengaruh secara sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Toraja Istilah Toraja Sa’dang dipakai untuk menyebut wilayah dan kelompok etnis di kawasan Sungai Sa’dang. Sebutan tersebut untuk mem-bedakan dengan kelompok dan tempat dengan sebutan Toraja-Mamasa, berada di sebelah baratnya beberapa puluh kilometer, dipisahkan oleh lembah dan gunung. Menurut legenda suku Toraja-Mamasa berasal dari suku Toraja-Sa’dang yang merantau ke arah barat, tidak kembali dan membentuk masyarakat Toraja di tempatnya yang baru. Di Tana Toraja terdapat dua pusat be-rupa kota kembar, yang satu Makale berfungsi sebagai pusat administrasi di selatan, lainnya Rantepao 18 Km di utaranya, lebih berfungsi sebagai pusat pelayanan dan jasa .

C. Sistem Kepercayaan dan Religi

Masyarakat Toraja saat ini, sekitar 66% beragama Kristen, 12% Roma Katolik, sekitar 7% Muslim, hanya 16% masih memeluk agamaadat disebut Aluk Todolo. Namun demikian, secara bersamaan masih banyak anggota masyarakatnya melaksanakan adat-kepercayaan Aluk Tomatua upacara ritual bagian dari Aluk Todolo. Dalam kehidupan sehari-hari adat tersebut antara lain terungkap dalam berbagai upacara seperti misalnya Rambu Tuka berarti suka cita atau dalam hal ini perkawinan, upacara memasuki rumah baru. Menurut adat Toraja yang paling penting adalah upacara Rambu Solo yaitu upacara pemakaman.
Aluk Todolo kepercayaan dianut oleh masyarakat Toraja artinya adalah agama/Aturan dari leluhur (aluk = agama/aturan, todolo = nenek moyang)8. Aluk Todolo menurut penganutnya diturunkan oleh Puang Matua atau Sang Pencipta mulanya pada le-luhur pertama Datu La Ukku’ yang kemudian menurunkan ajarannya kepada anak cucunya9. Oleh karena itu menurut kepercayaan ini, manusia harus menyembah, memuja dan me-muliakan Puang Matua atau Sang Pencipta diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap hidup dan ungkapan ritual antara lain berupa sajian, persembahan maupun upacara-upacara. Se-telah Puang Matua menurunkan Aluk kepada Datu La Ukku sebagai manusia pertama, ke-mudian memberikan kekuasaan kepada para Deata atau Dewa untuk menjaga dan me-melihara manusia. Oleh karena itu Deata di-sebut pula sebagai Pemel ihara yang menurut Aluk Todolo tidak tunggal tetapi di golongan menjadi tiga yaitu: Deata Langi’ (Sang Pe-melihara Langit menguasai seluruh isi langit dan cakrawala), Deata Kapadanganna (Sang Pemelihara Bumi, menguasai semua yang ada di bumi) dan Deata Tangngana Padang (Sang Pemelihara Tanah, menguasai isi bumi). Masing-masing golongan terdiri dari beberapa Deata yang menguasai bagian-bagian tertentu misalnya gunung, sungai, hutan dan lain-lain10. Selain kepada Deata dengan kekuasa-an masingmasing Puang Mattua atau Sang Penguasa juga memberikan kepercayaan kepada To Membali Puang atau Todolo (Leluhur) yang juga diwajibkan dipuja dan disembah karena merekalah yang memberi berkah kepada para keturunannya11.
Pemujaan kepada ketiga unsur yang masing-masing berupa kelompok Deata tersebut, oleh masyarakat penganut Aluk Todolo diungkapkan dalam bentuk upacara-upacara ritual dengan berbagai sajian, persembahan atau korban. Persembahan ini bermacam-macam bentuk, tempat dan arahnya disesuai-kan dengan ketiga unsur tersebut di atas.
Kepada Para Deata atau Pemelihara, dipersembahkan babi atau ayam dengan mengambil tempat di sebelah timur rumah/ Tongkonan dan untuk Tomembali Puang/Todolo atau Leluhur sebagai pengawas manusia dipersembahkan babi atau ayam di sebelah barat Tongkonan atau di tempat kuburan.12
Adanya kepercayaan terhadap para Dewa tersebut terkait dengan pandangan masyarakat Toraja terhadap tata-ruang jagad raya atau makrokosmos yang dipandang terdiri dari tiga unsur yaitu: langi’ (sorga), lino atau padang berarti bumi dan Deata to Kengkok atau Puang to Kebali’bi’ (Dewa Berekor) artinya bagian di bawah bumi.13

Menurut Tangdilintin, skema kosmo-logi dari masyarakat Toraja d igambarkan: Puang Matua (Sang Pencipta) di Utara/atas/langit tiga kelompok Deata berada di Timur, Tomembali Puang/Todolo di Barat dan bumi tempat kehidupan manusia di bawah.
Jowa Imre Kis-Jovak peneliti dari Belanda, membuat intepretasi kosmologi dari Aluk Todolo dengan gambaran terlihat dalam gambar 3. Ulluna Langi digolongkan ke dalam dunia atas, berada di titik Zenith atau puncak dari bola langit. Permukaan bumi dipandang sebagai Dunia Tengah atau dalam bahasa Toraja disebut Lino sering pula disebut Padang, terletak pada bidang potong tengah bola langi’ yang berarti langit. Dalam hal ini langit diartikan udara atau Puya tempat tinggal jiwa. Di dunia tengah inilah terdapat kehidupan manusia termasuk di dalamnya tongkonan. Menurut interpretasi KisJovak dari hasil penelitian antropologisnya, dunia tengah dalam hal ini terletak di sebelah timur Gunung Bamba Puang dan pohon-pohon palem sebagai pintu keluar-masuk para Dewa di sebelah barat.16 Dunia Bawah terdiri dari Pong Tulak Padang dan roh-roh dalam tanah mendukung dunia tengah rumah dan kediaman manusia di muka bumi. Menurut Kis-Jovak, di luar sistem bola langit di sebelah barat terdapat Pongko’, yang dalam mitos merupakan asal orang Toraja, dibatasi oleh tasik atau laut dengan ketiga bagian dunia tersebut di atas. Cakrawala adalah keseluruhan sebagai pembungkus dunia tengah dipandang sebagai palullungan yang artinya atap. Dunia bawah dipikul oleh Tulakpadang artinya Ia yang memikul bumi dengan kepala dan pohon-pohon palem di tangannya. Ia menjaga keseimbangan dan bermukim 12 tingkat di bawah bumi.
Meski-pun demikian, kadangkadang terjadi ketidak seimbangan karena Indo’ Ongan-ongan istrinya yang suka bertengkar, mengganggu hingga terjadi gempa bumi. Dunia bawah dapat dicapai melalui lobang-lobang belahan dan jurang-jurang.

D. Bahasa
Bahasa yang terdapat di wilayah toraja masih merupakan bahasa asli mereka. Dimana dibeberapa wilayah masih kental dengan bahasa daerah yang digunakan sehari-sehari, kecuali untuk di wilayah perkotaan yang sudah bercampur dengan beberapa bahasa, bahkan tidak menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari.

E. Sistem Pemerintahan
Proses perkembangan serta pola interaksi sosial baik antar anggota komunitas maupun antar komunitas dapat mengancam kemandirian atau eksistensi kedaulatan komunitas itu sendiri. Reaktualita dalam menghadapi situasi perubahan dibutuhkan suatu pengorganisasian agar fungsi-fungsi politik, ekonomi dan hukum dapat berjalan sebagai pilar kemandirian atau kedaulatan. Fungsi-fungsi tersebut perlu diemban dan dikawal oleh satu organisasi yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat melalui kontak sosial atau kesepakatan melalui musyawarah yang awalnya merupakan embrio dari kelembagaan adat dalam komunitas atau yang lazim di sebut Masyarakat Adat.
Keberadaan lembaga adat dalam Komunitas harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Silsilah tersebut diakui dengan sejarah dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya Tongkonan yang berfungsi sampai kepada masa kini.
Identifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap lembaga adat atau komunitas dalam mempertahankan eksistensinya dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan Toraja. Bermacam-macam sejarah dengan versi masing-masing baik dalam dongeng rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (Kada Tomina) dapat dibuktikan keberadaannya sampai sekarang dalam bentuk budaya adat-istiadat dan upacara-upacara adat. Penamaan Komunitas dengan Tongkonan atau Lembaga adat selamanya dikaitkan dengan nama lokasi atau tanah tempat bermukim.

F. Kesenian
TARIAN TRADISIONAL

Tari Pa’gellu

Tarian ini biasanya dibawakan oleh remaja (biasanya gadis), selama perayaan ucapan syukur, seperti pernikahan, panen, dan untuk menyambut tamu-tamu pada upacara formal. Para gadis menggunakan aksesoris yang terbuat dari emas dan perak dan terdapat dua atau empat remaja laki-laki yang memainkan genderang untuk mengiringi tarian.

Bone Balla’ or Ondo Samalele

Para wanita dan remaja perempuan dari sebuah keluarga besar, yang baru saja menyelesaikan pembangunan Tongkonan mereka, menyajikan tarian ini untuk menunjukan rasa syukur mereka. Tarian ini diiringi oleh lagu yang disebut “Passengo”, sebuah musik untuk memuji Tuhan. Pada bagian akhir tarian, semua anggota keluarga ikut ambil bagian dalam tarian.

MUSIK TRADISIONAL

Passuling

Ini merupakan seruling tradisional Toraja, yang juga dikenal dengan nama “Suling Lembang”. Seruling dimainkan oleh kelompok laki-laki untuk mengiringi “Pa’Marakka” atau lagu duka yang dinyanyikan oleh para wanita. Mereka membawakan seni tradisional ini untuk menyambut tamu, yang hadir untuk menyampaikan rasa duka mereka kepada keluarga yang sedang berduka.

Pa’pelle/Pa’barrung

Sebuah alat musik yang terlihat seperti terompet, terbuat dari jerami yang dirakit dengan daun kelapa. Biasanya dimainkan selama upacara pengucapan syukur setelah menyelesaikan pembangunan rumah Tongkonan.

Pa’pompang/Pa’bas

Pa’pompang merupakan sebuah orkestra bambu yang dimainkan oleh murid yunior selama upacara nasional, seperti Hari Kemerdekaan, ulang tahun kota, dan festival nasional. Para murid memainkan lagu-lagu kontemporer, lagu daerah, dan lagu gereja.

Pa’tulali

Sebuah alat musik bambu berukuran kecil yang dimainkan dengan cara ditiup untuk menghasilkan suara yang indah.

Pa’geso’geso’

Sebuah alat musik yang terbuat dari kayu dan batok kelapa dengan senar.

UPACARA TRADISIONAL

Di kebudayaan Toraja, babi dan kerbau adalah hewan-hewan utama untuk dikorbankan pada setiap upacara, terutama Rambu Solo atau upacara pemakaman Toraja dan Rambu Tuka atau upacara pengucapan syukur Toraja. Sebagai hewan yang istimewa, harga kerbau di Toraja bisa sangat mahal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Satu kerbau “putih” besar harganya bisa mencapai sepuluh juta rupiah.

Rambu Tuka (Upacara Pengucapan Syukur)

Ini adalah upacara tradisional yang diadakan oleh sebuah keluarga atau bahkan seluruh desa. Biasanya disertai dengan mengorbankan ayam, babi atau kerbau untuk menunjukan rasa syukur kepada Tuhan atas musim panen atau “Tongkonan” baru.

Sebagai bagian dari upacara, tari Manimbong akan dibawakan oleh laki-laki yang memakai pakaian tradisional khusus yang disebut “Baju Pokko” dan “Seppa Tallu Buku”, yang dihiasi dengan parang kuno.

Rambu Solo (Upacara Pemakaman)

“Rambu Solo” merupakan upacara pemakaman terbesar di Tana Toraja yang diadakan oleh keluarga duka. Keluarga harus mempersembahkan banyak kerbau besar, babi, dan binatang lain pada upacara ini, tergantung pada status sosial dari keluarga duka. Biasanya upacara ini menjadi daya tarik yang cukup besar bagi para wisatawan.

Dipengaruhi oleh kepercayaan setempat, yaitu “Aluk Todolo”, orang Toraja percaya bahwa hal buruk mungkin terjadi jika keluarga yang ditinggalkan tidak mengadakan upacara, tetapi saat ini banyak keluarga melakukan Rambu Solo ini sebagai bagian dari tradisi mereka.

Upacara Rambu Solo terdiri dari beberapa jenis, yaitu “Disilli”, yaitu upacara pemakaman untuk anak-anak atau balita dengan mengorbankan satu ekor babi saja; “Dipasangbongi”, yaitu upacara pemakaman untuk remaja dan orang dewasa dari kelas terendah, yang biasanya berlangsung semalman dengan mengorbankan satu kerbau dan empat babi; “Dipatallung Bongi”, yaitu upacara pemakaman untuk kelas menengah yang dilakukan selama tiga malam dengan mengorbankan empat kerbau dan banyak babi; “Dipapitung Bongi”, yaitu upacara pemakaman selama tujuh hari untuk kelas paling tinggi dengan mengorbankan banyak kerbau dan babi; dan “Dirapai”, yaitu upacara pemakaman termewah untuk kelas sosial paling tinggi yang berlangsung selama lebih dari satu tahun dan membutuhkan sekitar 24 kerbau dan ratusan babi besar untuk dikorbankan.

Di bawah ini adalah beberapa ritual yang menjadi bagian dari upacara ini. :

Ma’pasilaga Tedong

Ini adalah adu kerbau air atau dikenal sebagai “Ma’pasilaga Tedong “. Adu kerbau adalah salah satu bagian hiburan pada upacara pemakaman. Berbeda dengan banteng di Spanyol yang dilakukan antara matador dengan seekor, banteng, adu kerbau di Toraja ini hanya dilakukan oleh dua ekor kerbau saja.

Sisemba

Ini adalah sebuah “pertunjukkan” dari sekelompok laki-laki atau anak laki-laki yang mencoba memukul atau menendang kaki lawan hanya dengan menggunakan kaki mereka, sehingga terlihat seperti sedang berperang. “Perkelahian” ini dianggap sebagai sebuah permainan yang adil, karena tidak pernah “menyerang” seseorang yang berada di tanah sambil mengangkat tangannya.

Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan budaya semacam ini, ini dapat dilihat sebagai pertandingan keras. Sama seperti beberapa orang yang tidak suka tinju atau permainan kasar lain karena alasan yang sama. Namun, pertunjukkan tradisional ini menjadi hal yang langka untuk dilihat saat ini.

Ma’tinggoro Tedong / Pembantaian Kerbau

Sebuah tradisi di mana seorang pria menebas leher kerbau yang sudah ditambatkan pada sebuah batu besar dengan golok tajam. Ini adalah prosesi akhir dari ritual “Rambu Solo”.

Untuk sebagian orang, prosesi ini dapat dilihat sebagai suatu tindakan kejam, namun untuk sebagian orang lagi mungkin saja mereka melihatnya dari perspektif yang berbeda, seperti dari sudut pandang budaya dan sebagainya. Sama seperti di negara lain, beberapa orang bisa menerima konsep adu banteng (antara manusia dan banteng = “matador”) tetapi ada juga yang tidak dapat menerimanya.

G. Peralatan dan Teknologi
Perubahan Teknologi Pertanian Pembahasan tentang Teknologi Pertanian dibatasi pada teknik budidaya atau pra panen dan pascapanen yang dilakukan oleh masyarakat tani di lokasi penelitian. Hasil survei menunjukkan bahwa pada era desentralisasi sekarang telah terjadi perubahan komponen-komponen teknologi pertanian di Tana Toraja. Komponen-komponen tersebut meliputi: pengolahan tanah (pariu), jenis benih (banne), penanaman (mantanan), pemeliharaan (ma’tora), pemanenan (mepare), pengangkutan (diba’a), pengeringan (mangalloi), penyimpanan dan pengolahan. Dari sisi waktu kapan mulai terjadi perubahan, jawaban responden cukup beragam. Tujuh responden menyatakan perubahan telah berlangsung sejak 10 tahun yang lalu, 10 respoden menyatakan sejak 15 tahun yang lalu, 13 responden menjawab 20 tahun yang
lalu dan hanya 5 responden yang mengatakan perubahan telah terjadi sejak lebih dari 20 tahun yang lalu.

Untuk pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan, hanya 4 responden yang menyatakan bahwa perubahan teknologi pertanian merupakan inisiatif petani sendiri (faktor internal). Jawaban atas pertanyaan yang lebih mendalam (depth interview), kira-kira apa yang mendorong munculnya inisiatif sendiri tersebut adalah:
• tayangan televise
• pengalaman melihat dari daerah lain yang lebih maju
• ada kebutuhan dari diri sendiri untuk meningkatkan diri dengan memperbarui teknologi yang ada.

Deskripsi Perubahan Teknologi Pertanian Telah terjadi perubahan mendasar pada berbagai kegiatan budidaya pertanian di Tana Toraja terutama yang menyangkut berbagai upacara adat. Berbagai bentuk upacara
seperti mangkaro kalo’ (sebelum tanam), menamu (ketika padi sudah mulai berisi), mepase (ketika padi akan dipotong, manglika (menaikkan padi ke lumbung), dan buka allang (mengambil padi dari lumbung) sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Hal ini terkait dengan semakin sempitnya waktu masyarakat tani dan perhatian terhadap upacara tersebut yang semakin menurun.

Beberapa kegiatan teknologi pertanian lainnya, baik pra panen dan pasca panen
juga telah mengalami perubahan seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Jika diamati,
perubahan teknologi pertanian yang terjadi di Desa Lembang Turunan saat ini
keadaannya tidak jauh berbeda dengan daerah pertanian dataran rendah lain. Tetapi dari wawancara mendalam diketahui bahwa perubahan tersebut lebih lambat dibanding dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena hasil pertanian padi bukan merupakan satu-satunya tumpuan bagi keluarga di Toraja, meskipun padi merupakan lambang kemakmuran bagi keluarga, yang ditandai dengan banyaknya lumbung yang dimiliki.

H. Mata Pencaharian
Para perajin parang tersebar di berbagai wilayah Toraja. Namun kalau Anda ingin melihat proses pembuatannya, maka datanglah pada hari pasaran (6 hari sekali) yang digelar di Rantepao. Hari pasaran ini merupakan pasar terluas di Toraja, dengan keistimewaan perdagangan kerbau dan babi yang sangat besar.

Tanah lapang luas yang menampung kerbau dengan para penjualnya bersisian dengan kios-kios para perajin parang. Sistem pembuatan parang tradisional yang cukup cepat pengerjaannya bisa disaksikan di sini. Anda juga bisa menemukan perajin parade di Desa La’ Bo’, Kelurahan Sangga Lange (terusan arah Kete’ Kesu), yang selain bertani, mereka juga membuat parang dan dengan senang hati mereka akan memperlihatkan cara pembuatannya. Tentu saja, sebagai rasa terima kasih, selayaknya Anda memberikan penghargaan berupa tips (min. Rp. 10.000,-) atas peragaan yang mereka sajikan, atau beli parangnya dengan harga sekitar Rp. 65.000,-. Namun harus diakui, parang dan pedang yang dijual di pasar permanen Rantepao lebih halus buatannya, tentu dengan harga yang lebih variatif, sesuai dengan model, ukuran dan motif yang ada.

Budaya adalah salah satu harta berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perlu pemeliharaan dan kepedulian agar warisan budaya tidak semakin tergerus oleh budaya asing. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk tetap mempertahankan budaya. Seperti halnya kain tenun Toraja. Budaya tenun di Toraja telah menjadi warisan secara turun temurun, dengan tetap mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kegiatan menenun. Sehingga, diharapkan tenun Toraja takkan hilang ditelan jaman.
Selain itu, karena tenun telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang berbasis budaya, maka aktivitas tersebut sangat membantu melestarikan budaya itu sendiri.

I. Sistem Pengetahuan
Tanah Toraja terdapat beberapa kesenian yang dapat memberikan suatu pengetahuan secara tak langsung tentang adat dan istiadat serta pengetahuan tentang sejarah Tanah Toraja. Diantaranya kesenian upacara Rambu Tuka’.

Upacara syukuran atau Rambu Tuka’, antara lain adalah upacara perkawinan, maupun selamatan rumah (membangun rumah, merenovasi atau memasuki rumah baru). Upacara selamatan rumah disebut juga upacara pentahbisan rumah. Upacara jenis ini harus dilaksanakan pagi hari dan diharapkan selesai di sore hari. Pemotongan hewan korban juga dilakukan, namun jumlahnya tidak sebanyak saat upacara kematian. Itu juga yang menyebabkan banyak anggapan bahwa upacara kematian di Tator memang lebih meriah dibandingkan upacara lainnya.

J. Daur Hidup
Mayoritas penduduk suku Toraja, hingga enam puluh persen masih memegang teguh kepercayaan nenek moyangnya, maka adat istiadat yang ada sejak dulu tetap dijalankan sekarang. Sebagai penganut Aluk Todolo masyarakat Suku Toraja mengenal dan masih melestarikan dua ritual besar dalam daur hidupnya, yaitu: Upacara kegembiraan yang disebut Rambu Tuka dan upacara kedukaan yang disebut Rambu Solok.

Upacara Rambu Solok adalah jawaban dari ketidakpastian akan misteri kehidupan setelah mati, agar terhapuskan segala kekhawatiran akan nasib si mati di alam baka. Karena ajaran Aluk Todolo menurut orang Toraja berisi konsep kepercayaan terhadap alam kehidupan setelah mati.

Ajaran ini menganggap bahwa arwah seseorang setelah mati tidak hilang begitu saja melainkan kembali ke suatu tempat yang dianggap sebagai alam arwah atau sebagai tempat asal-usul leluhur mereka. Karena itulah, di dataran tinggi Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, upaya untuk menguak misteri itu telah menciptakan sebuah prosesi religius yang begitu rumit, kompleks, dan memakan banyak tenaga serta biaya.

Pada awalnya, tata cara upacara Rambu Solok dalam kepercayaan Aluk Todolo, terogolong upacara yang rumit dan kompleks. Karena dalam upacara Rambu Solok meliputi tujuh tahapan, yaitu: Rapasan, Barata Kendek, Todi Balang, Todi Rondon, Todi Sangoloi, Di Silli, Todi Tanaan. Secara umum tujuan dari upacara yang termasuk kelompok Rambu Solok adalah untuk keselamatan arwah leluhur di alam puya dan kesejahteraan serta keselamatan manusia di dunia.

Namun, sejak masuknya agama Kristen, Katolik, dan Islam, beberapa bagian prosesi telah dihilangkan. Kini, secara umum, ada empat bagian prosesi yang masih terus dilakukan, yaitu Mapalao, penerimaan tamu, penyembelihan kerbau, dan penguburan.

Dalam pelaksanaan upacara Rambu Solok tersebut dipergunakan berbagai sarana termasuk beberapa peninggalan budaya megalitik yang dapat tahan lama, seperti menhir, lumpang batu, dan karopik. Berdasarkan fungsinya dapat diketahui jenis peninggalan yang dipergunakan sebagai sarana pemujaan untuk keselamatan arwah leluhur di alam puya, yaitu menhir jenis pesungan banek, menhir jenis simbuang, lumpang batu, karopik, dan kandean dulang. Selain itu puluhan ekor kerbau dan babi mesti dikorbankan dengan melibatkan massa secara kolosal dan membutuhkan dana puluhan hingga ratusan juta bahkan milyaran rupiah.

Mapalao adalah proses membawa jenazah ke pusat prosesi, yaitu di rumah adat Tongkonan. Mapalao dilakukan dengan mengarak keranda jenazah dari rumah tinggal menuju Tongkonan keluarga. Di sanalah, jenazah disemayamkan sementara waktu di sebuah Lakean yang terletak di ujung Tongkonan.

Selang beberapa jenak keluarga menerima kedatangan para tamu untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Kedatangan tamu akan ditandai bunyi lesung yang ditabuh sejumlah wanita.

Para tamu datang dalam kelompok-kelompok kerabat sambil membawa hewan seperti kerbau dan babi untuk disumbangkan. Kemudian tuan rumah segera membawa mereka ke Lantang dan menyediakan hidangan. Di saat yang sama, alunan kidung kesedihan dari penari Renteng sengaja dilantunkan untuk menggambarkan sejarah hidup almarhum.

Kemudian, hewan yang telah diterima keluarga, baik dari sumbangan maupun keluarga sendiri akan dihitung oleh panitia yang terdiri dari keluarga, aparat desa, dan masyarakat adat. Untuk disembelih satu persatu di depan Tongkonan dan keranda jenazah.

Setelah semua rangkaian upacara telah dilewati maka saatnya dilakukan penguburan. Kuburan suku Toraja berada di atas bukit-bukit batu, bukan di bawah tanah. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan akan keselamatan arwah leluhur di alam puya, yang sangat tergantung kepada pemenuhan syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan adat. Seperti berbagai tahapan upacara, bekal berupa korban persembahan dan bekal kubur dan perlakuan-perlakuan lainnya setelah seseorang meninggal. Sehingga ada keyakinan bahwa semakin menantang proses penguburan maka semakin tinggi pula derajat keluarga yang meninggal.

Pelaksanaan penguburan dilakukan pada beberapa jenis kuburan baik secara langsung (kubur primer) maupun tidak langsung (kubur sekunder), baik mempergunakan wadah tertentu seperti erong maupun tanpa wadah seperti pada kubur jenis sillik.

Jenis Liang Sillik diperuntukkan bagi strata sosial yang berasal dari Tanak Kua-Kua (strata sosial rendah). Yaitu penguburan pertama tanpa menggunakan wadah tertentu. Sedangkan strata sosial menengah dan tinggi, dikuburkan pada jenis Liang Erong, Liang Tokek, Liang Pak, dan Patane, yang mempergunakan wadah erong, baik yang berfungsi untuk penguburan pertama maupun untuk penguburan kedua. Penguburan kedua hanya berlaku bagi para bangsawan tinggi dan keluarganya.

K. Sandang, Pangan, Papan

L. Peralatan
Pada masyarakat Toraja terdapat bermacam-macam teknologi yang digunakan seperti :

Alat Dapur :
• La’ka sebagai alat belanga
• Pesangle yaitu sendok nasi dari kayu
• Karakayu yaitu alat pembagi nasi
• Dulang yaitu cangkir dari tempurung
• Sona yaitu piring anyaman

Alat Perang / Senjata Kuno :
• Doke atau tombak untuk alat perang dan berburu
• Penai yaitu parang
• Bolulong yaitu perisai
• Sumpi atau sumpit

Alat Perhiasan :
• Beke – ikat kepala
• Manikkota – kalung
• Komba – gelang tangan
• Sissin Lebu – cincin besar

Alat Upacara Keagamaan :
• Pote – tanda berkabung untuk pria dan wanita
• Tanduk Rongga – Perhiasan dikepala
• Pokti – tempat sesajen
• Sepui – tempat sirih

Alat Musik Tradisional :
• Geso – biola
• Tomoron – terompet
• Suling Toraja

M. Arsitektur Bangunan
Dalam kompleks rumah adat terdapat beberapa tipe unit bangunan yang masingmasing mempunyai ukuran, bentuk dan lain-lain elemen arsitektural berbeda. Secara garis besar, dari segi fungsinya, terdapat dua jenis bangunan adat berbeda. Tongkonan atau rumah untuk tempat tinggal dalam arti tidur, makan, istirahat, di mana pada umumnya mempunyai tado’-tado’ (teras depan), tado’ (ruang tamu), ba’ba atau tambing (ruang tidur) dan lambun (dapur). Jenis unit lainnya adalah alang se-macam lumbung berbentuk mirip dengan tongkonan tetapi lebih kecil dan hanya terdiri dari satu ruang di atas untuk menyimpan padi.
Kuburan juga merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat Toraja. Jenasah anggota masyarakat Toraja yang meninggal tidak dikebumikan sebelum upacara kematian. Mayat sebelum upacara kematian dianggap dan diperlakukan, disimpan dalam rumah atau tongkonan, diberimakan seperti layaknya orang masih hidup. Upacara ritual kematian menurut adat Toraja cukup kompleks, melibatkan semua masyarakat memakan waktu berhari-hari. Barulah acara terakhir dari upacara ritual sangat kompleks tersebut jenasah dimakamkan sebetulnya lebih tepat disemayamkan di lobang dipahat di tebing atau lereng bukit membentuk semacam goa.
Secara detail arsitektur tongkonan dan alang atau semacam lumbung, mempunyai beberapa tipe atau jenis yang meskipun secara keseluruhan bentuknya sama tetapi ada per-bedaan dalam besaran (ukuran), tata ruang (denah), bentuk, bahan, konstruksi, dekorasi dan lain-lain aspek arsitektural.

Tata unit
Tiga desa adat yaitu Palawa salah satu kompleks desa adat terbesar, Ketekesu’ dianggap terindah dari desa-desa adat di Toraja dan Siguntu kompleks desa adat berukuran sedang (dari segi luas, jumlah alang dan lumbung) mempunyai pola, tata-letak dan orientasi kosmis sama. Ketiganya terdiri dari sejumlah tongkonan, berderet dalam arah matahari terbit dan matahari tenggelam. Deretan tongkonan menghadap ke sebuah halaman luas memanjang terbentuk oleh deretan tongkonan tersebut dengan deretan lumbung atau alang. Halaman ini berupa ruang terbuka (+) positif, istilah dipakai untuk menyebut ruang luar terbentuk oleh dua dinding berhadapan, bila tongkonan dan lumbung dipandang sebagai dinding.
Bila dereten tongkonan dipandang sebagai unsur pertama dalam kompleks rumah adat Toraja, deretan lumbung atau alang sebagai unsur ke dua, halaman di antara kedua deretan sebagai unsur ke tiga, maka unsur ke empat adalah kuburan telah disebut di atas tempat pemakaman di lobang-lobang dipahat di tebing biasanya batu karang. Kuburan berada di belakang dari deretan tongkonan, berupa tebing22. Bila dalam tata-letak ketiga kampung adat ditarik garis melebar sejajar dengan deretan tongkonan, lumbung dan halaman di antaranya, maka akan terbentuk garis sumbu arah matahari terbit-tenggelam atau arah timur barat. Bila ditarik garis tegak lurus dari sumbu timur-barat tersebut maka akan terbentuk sumbu lainnya melintang utara-selatan.
Halaman tengah di antara deretan alang dan tongkonan, mempunyai funsgi majemuk, antara lain tempat bekerja, menjemur padi, bermain anak-anak selain pula menjadi “ruang pengikat” dan penyatu dalam kompleks. Yang terpenting dalam kaitan dengan Aluk Todolo, halaman ini menjadi tempat melangsungkan berbagai kegiatan ritual terutama dalam upacara kematian atau pe-makaman jenasah. Kenyataan ini membuktikan adanya fungsi mejemuk dari unsur-unsur ada di dalam arsitektur tradisional termasuk fungsi sosial.
Dalam kosmologi dari Aluk Todolo arah matahari tenggelam (barat) dipandang tempat bersemayam arwah leluhur, sebagai arah kematian dan masa lampau. Ke-mungkinan besar pandangan ini terbentuk karena selama puluhan tahun, ratusan bahkan beberapa ribu tahun masyarakat Toraja tradisional selalu “menyaksikan” tenggelamnya matahari yang berarti perubahan dari terang ke gelap malam.
Sebaliknya arah matahari tenggelam dipandang sebagai arah kelahiran, masa datang karena terjadi perubahan dari gelap menjadi terang. Arah matahari terbit dalam Aluk Todolo dipandang sebagai tempat bersemayam tiga Dewa (Deata) yang ketiganya berkaitan dengan kehidupan dan pemelihara bumi.

A. Unit-unit baru (tidak mengikuti tradisi).
Rumah-rumah atau tongkonan dan lumbung atau alang dalam sebuah desa adat Toraja, tidak dibangun dalam sekali waktu, namun bertahap dan satu dengan lain berbeda waktu pembangunan cukup lama. Jumlah masing-masing menunjukkan kategori sosial-ekonomi dari keluarga pemiliknya. Rumah tertua berada di ujung arah matahari tenggelam atau barat, dan berturut-turut ke arah mata hari terbit yang lebih baru dari sebelumnya24. Di sini terlihat kembali proses pembangunan tongkonan dan lumbung dalam kaitannya dengan kosmologi adat Toraja, Tata-letak desa adat Toraja berjejer berhadapan membentuk halaman pemersatu di tengah. Pola ini identik dengan cukup banyak arsitektur tradisional dan bahkan yang primitif, di banyak tempat di dunia ini. Halaman semacam ini terbentuk oleh naluri kelompok masyarakat untuk menjadi tempat berkumpul, melangsungkan upacara, bekerja, bermain dan aktifitas sosial lainnya.
Dari segi tata-letak tersebut maka teori menyatunya manusia dengan manusia, manusia dengan dalam arsitektur alam juga jagad raya, pada tata-letak kompleks kampung atau desa adat Toraja adalah nyata.

Bentuk dan konstruksi
Unit untuk tidur, istirahat, memasak dan makan atau tongkonan,27 berbentuk segi empat panjang dengan sisi panjang berada pada arah matahari terbit dan tenggelam28. Dalam lingkungan tiga desa adat dibahas di sini sisi terpendek yang berada di depan dan belakang, berukuran bervariasi antara 3-4 M. Lebar dibanding panjang bervariasi antara 1 : 2 hingga satu dibanding 2, 5, jadi panjang sekitar 8 M hingga 10 M29.
Tongkonan selalu berbentuk kolong, hanya bervariasi pada tinggi rendah. Konstruksi kolom dan balok dari kayu mem-bentuk elemen horizontal dan vertikal, merupakan ciri umum dari arsitektur tradisional lambang dari ikatan antara manusia dan alam. Dari segi konstruksi, jumlah dan besaran kolom dapat disebut over design, artinya terlalu kuat untuk menyangga bagian di atasnya. Seperti terdapat dalam banyak hal rumah tradisional, secara jelas tongkonan terbagi tiga di mana terlihat sebagai menifestasi dari kosmologi adanya dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah. Selain itu terlihat jelas adanya personifikasi rumah terdiri dari kepala, badan dan kaki. Bagian-bagian dari konstruksi hingga detail dan kecil mempunyai sebutan baku, juga sebagai ungkapan adanya personifikasi di mana rumah seperti manusia juga mempunyai bagianbagian dengan sebut-an dan fungsi masingmasing (gambar 6)
Di antara tiang kolong, yaitu di tengah agak ke belakang ada yang disebut a’riri (tonggak) posi (pusat) dihias dan diukir berbeda dengan lainnya. A’riri posi yang artinya adalah tonggakpusat, dalam adat Toraja lambang dari menyatunya manusia dengan bumi. Biasanya berukuran 22×22 Cm, dibagian atas sedikit mengecil sekitar 20×20 Cm30.

Contoh Kritik Deskriptif Arsitektur

– Dibanding metode kritik lain metode kritik deskriptif tampak lebih nyata (faktual) Deskriptif mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota
– Lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya maka kita dapat lebih memahami makna bangunan.
– Lebih dipahami sebagai sebuah landasan untuk memahami bangunan melalui berbagai unsur bentuk yang ditampilkannya
– Tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interprete. Tetapi sekadar metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan apa yang terjadi di dalamnya.

Jenis Metode Kritik Deskriptif yaitu :
Depictive Criticism (Gambaran bangunan)
A. Static Aspect (Secara Grafis)
Depictive criticism dalam aspek static memfokuskan perhatian pada elemen-elemen bentuk (form), bahan (materials) dan permukaan (texture).
Contoh cara menyusunannya yaitu dapat dilakukan melalui beberapa cara survey
antara lain : photografi, diagram, pengukuran dan deskripsi verbal (kata-kata).

B. Dynamic Aspect (Secara Verbal)
Tidak seperti aspek statis, aspek dinamis depictive mencoba melihat bagaimana bangunan digunakan bukan dari apa bangunan di buat.
Contoh cara menyusunannya yaitu :
· Bagaimana manusia bergerak melalui Ruang – ruang sebuah bangunan? ( bergerak melakukan aktifitas untuk mengamati diantara kantor dan ruang seminar serta ruang-ruang lainya)
· Apa yang terjadi disana? ( Mengamati tentang isi ruangan tersebut dengan cara menggambar, mencatat dan merekam )
· Pengalaman apa yang telah dihasilkan dari sebuah lingkungan fisik? ( bentuk ruang)
· Bagaimana bangunan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang ada didalamnya dan disekitarnya? ( karena adanya aktifitas dari orang – orang yang di dalamnya)

Aspek dinamis mengkritisi bangunan melalui : Bagaimana manusia bergerak melalui ruang-ruang sebuah bangunan? Apa yang terjadi disana? Pengalaman apa yang telah dihasilkan dari sebuah lingkungan fisik?

C. Process Aspect (Secara Prosedural)
Merupakan satu bentuk depictive criticism yang menginformasikan kepada kita tentang proses bagaimana sebab-sebab lingkungan fisik terjadi seperti itu.
• Biographical Criticism (Riwayat Hidup)
• Contextual Criticism (Persitiwa)

Contoh Kritik Deskriptif dalam Arsitektur

Saitama Super Arena

saitama

Alamat: 8 Shintoshin, Chuo Ward, Saitama, Saitama Prefecture 330-9111, Jepang
Kapasitas: 37.000
Tinggi: 42 m
Dibuka: 1 September 2000
Telepon: +81 48-600-3001
Arsitek: Dan Meis

Saitama Super Arena (さ い た ま ス ー パ ー ア リ ー ナ Saitama Supa Arina) Adalah multi-fungsu dalam hal ruangan arena yang terletak di Chūō-ku, Saitama City, Saitama, Jepang. Kapasitas penonton adalah 36.500 pada pengaturan maksimum. kapasitas arena utama adalah antara 19.000 dan 22.500 ketika diadakan olahraga seperti basket, voli, tenis, hoki es, senam, tinju, seni bela diri campuran, dan gulat profesional yang berlangsung di sana. Saitama Super Arena merupakan satu-satunya tempat yang sudah dilengkapi khusus untuk olahraga American Football. Arena ini memiliki bagian yang dapat bergerak sendiri untuk mengatur tempat duduk yang dapat mengurangi kapasitas untuk acara yang lebih kecil dan membuat pengaturan yang lebih intim.

Sebelumnya ini merupakan bertempat Museum Lennon John, yang menampilkan John Lennon memorabilia dan ditutup pada tahun 2010.

Salah satu dari dua arena rumah bagi tim Jepang Profesional Basketball League Saitama Broncos.

Tempat favorit bagi puroresu (gulat profesional Jepang) dan seni bela diri campuran (MMA), dan telah menyelenggarakan banyak pertandingan terbesar dalam sejarah MMA.

Image

Kritik Diskriptif (Arsitektur)

Kritik Diskriptif

Kritik Deskriptif yaitu mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota dan Lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya maka kita dapat lebih memahami makna bangunan serta Lebih dipahami sebagai sebuah landasan untuk memahami bangunan melalui berbagai unsur bentuk yang ditampilkannya agar Tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interprete. Tetapi sekadar metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan apa yang terjadi di dalamnya.

v Dibanding metode kritik lain metode kritik deskriptif tampak lebih nyata (faktual) Deskriptif mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota
v Lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya maka kita dapat lebih memahami makna bangunan.
v Lebih dipahami sebagai sebuah landasan untuk memahami bangunan melalui berbagai unsur bentuk yang ditampilkannya
v Tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interprete. Tetapi sekadar metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan apa yang terjadi di dalamnya.

Jenis Metode Kritik Deskriptif yaitu :
Depictive Criticism (Gambaran bangunan)
A. Static Aspect (Secara Grafis)
Depictive criticism dalam aspek static memfokuskan perhatian pada elemen-elemen bentuk (form), bahan (materials) dan permukaan (texture).
Contoh cara menyusunannya yaitu dapat dilakukan melalui beberapa cara survey
antara lain : photografi, diagram, pengukuran dan deskripsi verbal (kata-kata).

B. Dynamic Aspect (Secara Verbal)
Tidak seperti aspek statis, aspek dinamis depictive mencoba melihat bagaimana bangunan digunakan bukan dari apa bangunan di buat.
Contoh cara menyusunannya yaitu :
· Bagaimana manusia bergerak melalui Ruang – ruang sebuah bangunan? ( bergerak melakukan aktifitas untuk mengamati diantara kantor dan ruang seminar serta ruang-ruang lainya)
· Apa yang terjadi disana? ( Mengamati tentang isi ruangan tersebut dengan cara menggambar, mencatat dan merekam )
· Pengalaman apa yang telah dihasilkan dari sebuah lingkungan fisik? ( bentuk ruang)
· Bagaimana bangunan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang ada didalamnya dan disekitarnya? ( karena adanya aktifitas dari orang – orang yang di dalamnya)

Aspek dinamis mengkritisi bangunan melalui : Bagaimana manusia bergerak melalui ruang-ruang sebuah bangunan? Apa yang terjadi disana? Pengalaman apa yang telah dihasilkan dari sebuah lingkungan fisik?

C. Process Aspect (Secara Prosedural)
Merupakan satu bentuk depictive criticism yang menginformasikan kepada kita tentang proses bagaimana sebab-sebab lingkungan fisik terjadi seperti itu.
• Biographical Criticism (Riwayat Hidup)
• Contextual Criticism (Persitiwa)

Metode Kritik Biografis
Kritik Biografis yaitu kritik ini sebenarnya adalah kritik histories yang wilayahnya dipersempit yaitu khusus pada riwayat hidup pengarang beserta karyanya. Tugasnya adalah menentukan hubungan yang signifikan antara pengarang dan karyanya, asal-usul. Kekuatan yang mendorong atau tujuan konkrit karya tersebut.
Perhatian pada kehidupan pribadi sang artis atau arsitek dan perhatian yang terkait dengan kejadian-kejadian dalam kehidupannya dalam memproduksi karya atau bangunan.
Contohnya: Bagaimana pengaruh kesukaan Frank Lyod Fright waktu remaja pada permainan Froebel Bloks (permainan lipatan kertas) terhadap karyanya? Bagaimana pengaruh karier lain Le Corbusier sebagai seorang pelukis? Bagaimana pengaruh hubungan Eero Sarinen dengan ayahnya yang juga arsitek? Informasi seperti ini memberi kita kesempatan untuk lebih memahami dan menilai bangunan-bangunan yang dirancangnya.

Metode Kritik Kontekstual
Kritik Kontekstual yaitu merupakan jenis kritik yang terfokus pada teks/ naskah suatu karya sastra, agar pembaca lebih dekat dengan apa yang ditulis. Dengan berkembangnya masa, kritik ini ingin menunjukkan manakah karya yang benar-benar asli dari beberapa versi karya sastra yang mungkin muncul

Hal yang harus diketahui dalam Kritik Konstekstual yaitu:
· Ekonomi pada saat bangunan di desain.
· Tekanan-tekanan apakah yang diterima sang arsitek atau klien pada saat bangunan akan dan sedang dibangun ( Pembiayaan atau dana untuk pada masa pembangunan)

Metode Kritik Impresionistik
Kritik Impresionistik Yaitu kritik sastra yang muncul sebagai produksi dari aliran individualisme romantik dan kesadaran akan diri yang lebih modern. Kritik ini menghubungkan pengalaman si penulis dengan karyanya. Sebaiknya, seorang kritikus mempunyai gaya yang bisa membuat hati pembaca terpikat dalam kedudukannya sebagai pembimbing juga penghubung antara pembaca dan karya sastra. Kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata sifat-sifat yang terasa dalam bagian-bagian khusus atau dalam sebuah karya sastra dan menyatakan tanggapan – tanggapan (Abarms 1981:36)

Macam – macam bentuk Kritik Impresionistik
· Verbal Discourse : Narasi verbal puisi atau prosa
· Caligramme : Paduan kata membentuk silhouette
· Painting : Lukisan
· Photo image : Imagi foto
· Modification of Building : Modifikasi bangunan
· Cartoon : Focus pada bagian bangunan sebagai lelucon

Contoh Kritik Impresionistik
· Narasi Verbal
The Room (Day Lewis)
Inilah dunia dimana saya bisa pergi
Dan menceritakan segala rahasiku kepadanya
Dalam kamarku …
Dalam dunia telah kukurung diriku
Dari seluruh kecemasan dan ketakutanku
Dalam kamarku …
Dapatkah mimpi-mimpiku dan seluruh rencanaku
Kubangun dan kumohonkan
Dapatkah tangis dan keluhanku
Terhibur seperti kemarin
Sekarang telah gelap dan aku sendiri
Tetapi aku tidak takut
Dalam kamarku….

· Calligramme
calligram-kooka-burra

· Photo Image
kritik-impressionis2

· Cartoon
efbfd3ecf16b4f213ff7733b6aba2d87

Daftar Pustaka

http://radar-subekti.blogspot.co.id/2014/01/kritik-arsitektur_26.html
http://ernasetyawijayanti.blogspot.co.id/2014/10/tugas-ke-1-kritik-arsitektur-dosen.html
https://sukmappuru.wordpress.com/2014/01/20/kritik-arsitektur-kritik-deskriptif-kritik-impressionistik/

Environment Impact Analysis (AMDAL)

Environment Impact Analysis (AMDAL)

1. Pengertian AMDAL
AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pengertian AMDAL adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan. Sedangkan menurut PP No. 27 Tahun 1999, pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL ini merupakan analisis yang meliputi berbagai faktor yaitu faktor fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi dan sosial budaya yang dilakukan secara integrasi dan menyeluruh. Fungsi AMDAL adalah sebagai berikut:
• AMDAL berfungsi untuk menunjukkan tempat pembangunan yang layak pada suatu wilayah beserta pengaruhnya,
• AMDAL berfungsi sebagai masukan dengan pertimbangan yang lebih luas bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan sejak awal, dan
• AMDAL berfungsi sebagai arahan/pedoman bagi pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan termasuk rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

2. Parameter AMDAL

Seperti diketahui bahwa lingkungan merupakan suatu sistem dimana terdapat interaksi antara berbagai macam parameter lingkungan didalamnya. Misalnya suatu penentuan lahan (zoning) untuk pembangunan perumahan dapat menyebabkan erosi tanah ditempat lain karena adanya dislokasi bebatuan atau dapat menyebabkan hilangnya tingkat kesuburan tanah akibat terkikisnya lapisan atas lahan tersebut.
Parameter atau atribut lingkungan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis :

-Parameter terperinci yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan keadaan lingkungan di mana setiap perubahan dari parameter ini akan merupakan indikator dari perubahan-perubahan dalam lingkungan yang bersangkutan.

-Parameter umum yaitu suatu tinjauan singkat atas parameter lingkungan yang secara umum dapat menggambarkan sifat dari dampak-dampak yang potensial terhadap lingkungan.

-Parameter controversial yaitu parameter lingkungan yang karena usaha-usaha pembangunan fisik mendapat dampak lingkungan tertentu atas dampak yang terjadi ini kemudian timbul suatu reaksi yang bertentangan dari masyarakat umum.

Parameter lingkungan yang harus dianalisis pada operasi AMDAL, meliputi :

A. Dampak lingkungan langsung :

Faktor fisis biologis :

• Udara
• Air
• Lahan
• Aspek ekologi hewan dan tumbuhan
• Suara
• SDA termasuk kebutuhan energi

Faktor Sosial Budaya

• Taat cara hidup
• pola kebutuhan psikologis
• sistem psikologis
• kebutuhan lingkungan sosial
• pola sosial budaya

Faktor Ekonomi

• Ekonomi regional dan ekonomi perkotaan
• Pendapatan dan pengeluaran sector public
• Konsumsi dan pendapatan perkapita

B. Dampak lingkungan langsung :

– Perluasan pemanfaatan lahan
– Pengembangan kawasan terbangun
– Perubahan gaya hidup karena meningkatnya daya mobilitas masyarakat dll.
Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dikemukakan bahwa “Analisis Dampak Lingkungan” adalah suatu studi tentang kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai karakteristik sosial ekonomi dan biologis dari suaut lingkungan yang mungkin disebabkan oleh suatu tindakan yang direncanakan maupun tindakan pembangunan yang telah dilaksanakan dan merupakan ancaman terhadap lingkungan.

Dokumen AMDAL terdiri dari :

• Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL)
• Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
• Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
• Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

AMDAL digunakan untuk:

• Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
• Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
• Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
• Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
• Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:

Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL

• Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
• masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010
3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006
4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008

3. Inti AMDAL

Tiga nilai-nilai inti AMDAL :

• integritas-dalam proses AMDAL akan sesuai dengan standar yang disepakati.
• utilitas – dalam proses AMDAL akan menyediakan seimbang, kredibel informasi untuk keputusan.
• kesinambungan – dalam proses AMDAL akan menghasilkan perlindungan lingkungan.

Manfaat AMDAL meliputi:.

• berwawasan lingkungan dan berkelanjutan desain.
• kepatuhan dengan standar yang lebih baik.
• tabungan modal dan biaya operasi.
• mengurangi waktu dan biaya untuk persetujuan.
• proyek peningkatan penerimaan.
• perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Apa maksud dan tujuan dari AMDAL?

Maksud dan tujuan dari AMDAL dapat dibagi menjadi dua kategori. Itu tujuan langsung AMDAL adalah untuk memberi proses pengambilan keputusan oleh berpotensi signifikan mengidentifikasi dampak lingkungan dan risiko proposal pembangunan. Tertinggi (jangka panjang) Tujuan AMDAL adalah untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa usulan pembangunan tidak merusak sumber daya kritis dan fungsi ekologis atau kesejahteraan, gaya hidup dan penghidupan masyarakat dan bangsa yang bergantung pada mereka.

Tujuan langsung AMDAL adalah untuk:
• memperbaiki desain lingkungan proposal;
• memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan tepat dan efisien;
• mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi potensi dampak proposal; dan
• informasi memfasilitasi pengambilan keputusan, termasuk pengaturan lingkungan syarat dan ketentuan untuk menerapkan usulan tersebut.

Tujuan jangka panjang AMDAL adalah untuk:
• melindungi kesehatan dan keselamatan manusia;
• menghindari perubahan ireversibel dan kerusakan serius terhadap lingkungan;
• menjaga sumber daya berharga, daerah alam dan komponen ekosistem; dan
• meningkatkan aspek-aspek sosial dari proposal.

4. Proses AMDAL dalam Hukum Pranata Pembangunan

AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi.

Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan.

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1086. Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP No. 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL.

Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka PP No. 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Melalui PP No. 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal.

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:

• jumlah manusia yang terkena dampak
• luas wilayah persebaran dampak
• intensitas dan lamanya dampak berlangsung
• banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
• sifat kumulatif dampak
• berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak

DOKUMEN AMDAL
Dokumen AMDAL merupakan sumber informasi bagi masyarakat luas. Dokumen AMDAL terdiri atas lima dokumen penting, yaitu

1. Kerangka Acuan (KA)
2. Sebagai dasar pelaksanaan studi AMDAL.
3. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
4. Sebagai dokumen yang memuat studi dampak lingkungan.
5. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
6. Merupakan upaya-upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, misalnya pengelolaan sampah.
7. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
8. Upaya pemantauan untuk melihat kinerja upaya pengelolaan.
9. Executive Summary
10. Memuat ringkasan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL

Hal yang harus diperhatikan adalah
1. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
2. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
3. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
4. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES AMDAL
1. Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
2. Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
3. masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

` Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

Rangkuman :
Dengan adanya AMDAL ini kita dapat mengetahui dampak pembangunan pada lingkungan, sehingga dalam pembangunan itu kita tidak merusak lingkungan alami yang telah ada, dan dengan adanya AMDAL ini juga kita dapat sedikit membantu memperbaiki lingkungan.

Pendapat dan Kesimpulan
Amdal, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Amdal dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. Amdal bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses Amdal yang lebih besar dan lebih penting sehingga Amdal merupakan bagian dari beberapa hak berikut :
1. Pengelolaan lingkungan
2. Pemantauan proyek
3. Pengelolaan proyek
4. Pengambilan keputusan
5. Dokumen yang penting

Hubungan AMDAL mengenai pembangunan sangat erat kaitannya karena merupakan kelangsungan dari kehidupan yang berkaitan dengan manusia dan lingkungannya, sehingga jangan sampai kita tidak mementingkan kepentingan lingkungan sekitar karena akan merusaka dan tidak seimbangnya produktifitas atau kelangsungan hidup yang saling berkaitan ini.

Daftar Pustaka

http://rahma-kurnia.blogspot.com/2006/09/analisis-mengenai-dampak-lingkungan.html
http://dodiboy.blogspot.com/2013/05/tata-cara-pelaksanaan.html
http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-amdal-dan-fungsi-amdal.html#_
http://soera.wordpress.com/2009/01/31/pengertian-amdal/
http://digilib.gunadarma.ac.id/files/disk1/8/jbptgunadarma-gdl-course-2005-timpengaja-352-hukumpr-n.ppt http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_Mengenai_Dampak_Lingkungan
http://amdal.intakindo.org/standar/intaki.php?id=content_amdal_1.txt

Perencanaan Fisik Bangunan

Perencaan Fisik Bangunan

Pengertian
Perencanaan fisik pembangunan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisiknya.

Skema Perencanaan

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Fisik dan Prasarana, dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan tehnis, program dan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan bidang Fisik dan Prasarana lingkup prasarana wilayah dan Tata Ruang serta Sumber Daya Alam.
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang Fisik dan Prasarana lingkup prasarna wilayah dan Tata Ruang serta SDA.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan perencanaan pembangunan bidang Fisik dan Prasarana lingkup prasarna wilayah dan Tata Ruang serta Sumber Daya Alam.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Sub-Bidang Prasarana Wilayah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kabid Fisik dan Prasarana dilingkup Prasarana Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya, juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan tehnis perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Prasarana Wilayah dilingkup PU, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
b. Penyusunan anggaran pada Sub Bidang Prasarana Wilayah dan pengkoordinasian penyusunan anggaran lingkup PU, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
c. Penyiapan dan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup sub Bidang Prasarana Wilayah.
d. Pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup sub Bidang Prasarana Wilayah.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

Kepala Sub-Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kabid Fisik dan Prasarana dilingkup Tata Ruang dan Sumber Daya Alam, dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan tehnis perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup.
b. Penyiapan dan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup sub Tata Ruang dan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup.
c. Pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Distribusi Tata Ruang Lingkungan
1. Nasional
Yang dibicarakan dalam lingkup nasional ini hanyalah, misalnya daerah atau kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan studi kelayakan dalam skala yang luas. Jadi pemeilihan dan penentuan daerah untuk pembangunan perumahan tadi secara spesifik menjadi wewenang lagi dari pemerintaan tingkat lokal.
Meskipun rencana pembangunan nasional tidak dapat secara langsung menjabarkan perencanan fisik dalam tingkat lokal tetapi sering kali bahwa program pembangunan tingkat nasional sangat mempengaruhi program pembangunan yang disusun oleh tingkat lokal. Sebagai contoh, ketidaksingkronan program pendanaan antara APBD dan APBN, yang sering mengakibatkan kepincangan pelaksanaan suatu program pembangunan fisik, misalnya; bongkar pasang untuk rehabilitasi jaringan utilitas kota.

2. Regional

Instansi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan pada tingkatan regional di Indonesia adalah Pemda Tingkat I, disamping adanya dinas-dinas daerah maupun vertikal (kantor wilayah). Contoh; Dinas PU Propinsi, DLLAJR, Kanwil-kanwil. Sedang badan yang mengkoordinasikannya adalah Bappeda Tk. I di setiap provInsi.
Walaupun perencanaan ditingkat kota dan kabupaten konsisten sejalan dengan ketentuan rencana pembangunan yang telah digariskan diatas (tingkat nasional dan regional) daerah tingkat II itu sendiri masih mempunyai kewenangan mengurus perencanaan wilayahnya sendiri.

3. Lokal

Penanganan perencanaan pembangunan ditingkat local seperti Kodya atau kabupaten ini biasanya dibebankan pada dinas-dinas, contoh: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Dinas Kesehatan, Dinas PDAM. Koordinasi perencanaan berdasarkan Kepres No.27 tahun 1980 dilakukan oleh BAPPEDA Tk.II.
Saat ini perlu diakui bahwa sering terjadi kesulitan koordinasi perencanaan. Masalah ini semakin dirasakan apabila menyangkut dinas-dinas eksekutif daerah dengan dinas-dinas vertikal.
Di Amerika dan Eropa sejak 20 tahun terakhir telah mengembangkan badan-badan khusus darai pemerintah kota untuk menangani program mota tertentu, seperti program peremajaan kota (urban renewal programmes). Badan otorita ini diberi wewenang khusus untuk menangani pengaturan kembali perencanaan fisik terperinci bagian-bagian kota.

4. Sektor Swasta

Lingkup kegiatan perencanaan oleh swasta di Indonesia semula memang hanya terbatas pada skalanya seperti pada perencanaan perumahan, jaringan utilitas, pusat perbelanjaan dll.
Dewasa ini lingkup skalanya sudah luas dan hampir tidak terbatas. Badan-badan usaha konsultan swasta yang menjamur adalah indikasi keterlibatan swasta yang makin meluas. Semakin luasnya lingkup swasta didasari pada berkembangnya tuntutan layanan yang semakin luas dan profesionalisme. Kewenangan pihak swasta yang semakin positif menjadi indikator untuk memicu diri bagi Instansi pemerinta maupun BUMN. Persaingan yang muncul menjadi tolok ukur bagi tiap-tiap kompetitor (swasta dan pemerintah) dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan/produk.
Pihak swasta terkecil adalah individu atau perorangan. Peran individu juga sangat berpengaruh terhadap pola perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Contoh apabila seseorang membuat rumah maka ia selayaknya membuat perencanaan fisik rumahnya dengan memenuhi peraturan yang berlaku. Taat pada peraturan bangunan, aturan zoning, perizinan (IMB) dan sebaginya. Kepentingannya dalam membangun harus singkron dengan kepentingan lingkungan disekitarnya, tataran lokal hingga pada tataran yang lebih luas.

Sistem Wilayah Pembangunan

Pengertian wilayah dipahami sebagai ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktifitas. Sementara itu wilayah menurut Hanafiah (1982) adalah unit tata ruang yang terdiri atas jarak, lokasi, bentuk dan ukuran atau skala. Dengan demikian sebagai satu unit tata ruang yang dimanfaatkan manusia, maka penataan dan penggunaan wilayah dapat terpelihara. Sedangkan Hadjisaroso (1994) menyatakan bahwa wilayah adalah sebutan untuk lingkungan pada umumnya dan tertentu batasnya. Misalnya nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam kekuasaan Negara, dan daerah adalah sebutan untuk batas wilayah dalam batas kewenangan daerah. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
Struktur perencanaan pembangunan nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. UU tersebut mengamanahkan bahwa kepala daerah terpilih diharuskan menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) di daerah masing-masing. Dokumen RPJM ini akan menjadi acuan pembangunan daerah yang memuat, antara lain visi, misi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan. Sementara itu juga, dengan dikeluarkan UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, maka ke dalam – dan menjadi bagian – dari kerangka perencanaan pembangunan tersebut di semua tingkatan pemerintahan perlu mengintegrasikan aspek wilayah/spasial. Dengan demikian 33 provinsi dan 496 kabupaten/kota yang ada di Indonesia harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya masing-masing). Seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data (spasial dan nonspasial) dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sesungguhnya landasan hukum kebijakan pembangunan wilayah di Indonesia terkait dengan penyusunan tata ruang di Indonesia secara umum mengacu pada UU tentang Penataan Ruang. Pedoman ini sebagai landasan hukum yang berisi kewajiban setiap provinsi, kabupaten dan kota menyusun tata ruang wilayah sebagai arahan pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat perinci seperti dicerminkan dari tata ruang tingkat provinsi, kabupaten, perkotaan, desa, dan bahkan untuk tata ruang yang bersifat tematis, misalnya untuk kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, jaringan jalan, dan lain sebagainya. Kewajiban daerah menyusun tata ruang berkaitan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Menindaklanjuti undang- undang tersebut, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 menetapkan enam pedoman bidang penataan ruang, meliputi:
1. Pedoman penyusunan RTRW provinsi.
2. Pedoman penyusunan kembali RTRW provinsi.
3. Pedoman penyusunan RTRW kabupaten.
4. Pedoman penyusunan kembali RTRW kabupaten.
5. Pedoman penyusunan RTRW perkotaan.
6. Pedoman penyusunan kembali RTRW perkotaan.
Mengingat rencana tata ruang merupakan salah satu aspek dalam rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah, tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan dari aspek substansi dan operasional harus konsistensi. Adanya peraturan perundang-undangan penyusunan tata ruang yang bersifat nasional, seperti UU No. 25 Tahun 2004 dan Kepmen Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tersebut, kiranya dapat digunakan pula sebagai dasar dalam melaksanakan pemetaan mintakat ruang sesuai dengan asas optimal dan lestari.
Dengan demikian, terkait kondisi tersebut, dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada juga harus mengacu pada visi dan misi tersebut. Dengan kata lain, RTRW yang ada merupakan bagian terjemahan visi, misi daerah yang dipresentasikan dalam bentuk pola dan struktur pemanfaatan ruang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

RTRW nasional merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang antarpulau dan antarprovinsi. RTRW nasional yang disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1 juta untuk jangka waktu selama 25 tahun.

RTRW provinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan runag wilayah provinsi yang berfokus pada keterkaitan antarkawasan/kabupaten/kota. RTRW provinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250 ribu untuk jangka waktu 15 tahun. Berdasar pada landasan hukum dan pedoman umum penyusunan tata ruang, substansi data dan analisis penyusunan RTRW provinsi mencakup kebijakan pembangunan, analisis regional, ekonomi regional, sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam, sistem permukiman, penggunaan lahan, dan analisis kelembagaan. Substansi RTRW provinsi meliputi: Arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang; arahan pengelolaan kawasan lindung dan budi daya; arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tematik; arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya; arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; arahan pengembangan sistem prasarana wilayah; arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan; arahan kebijakan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain.

RTRW kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang yang disusun berdasar pada perkiraan kecenderuangan dan arahan perkembangan untuk pembangunan daerah di masa depan. RTRW kabupaten/kota disusun pada tingkat ketelitian 1:100 ribu untuk kabupaten dan 1:25 ribu untuk daerah perkotaan, untuk jangka waktu 5–10 tahun sesuai dengan perkembangan daerah.

Peranannnya Dalam ingkup : Nasional, Regional, Lokal, Sektor Swasta

Peran Perencanaan dalam 4 lingkup :
1. Lingkup Nasional
2. Lingkup Regional
3. Lingkup Lokal
4. Lingkup Sektor Swasta

LINGKUP NASIONAL

Kewenangan semua instansi di tingkat pemerintah pusat berada dalam lingkup kepentingan secara sektoral. Departemen-departemen yang berkaitan langsung dengan perencanaan fisik khususnya terkait dengan pengembangan wilayah antara lain adalah :
– Dept. Pekerjaan Umum
– Dept. Perhubungan
– Dept. Perindustrian
– Dept. Pertanian
– Dept. Pertambangan Energi
– Dept. Nakertrans.

Dalam hubungan ini peranan Bappenas dengan sendirinya juga sangat penting.
Perencanaan fisik pada tingkat nasional umumnya tidak mempertimbangkan distribusi kegiatan tata ruang secara spesifik dan mendetail. Tetapi terbatas pada penggarisan kebijaksanaan umum dan kriteria administrasi pelaksanaannya. Misalnya:
Suatu program subsidi untuk pembangunan perumahan atau program perbaikan kampung pada tingkat nasional tidak akan dibahas secara terperinci dan tidak membahas dampak spesifik program ini pada suatu daerah. Yang dibicarakan dalam lingkup nasional ini hanyalah, daerah atau kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan studi kelayakan dalam skala yang luas. Jadi pemilihan dan penentuan daerah untuk pembangunan perumahan tadi secara spesifik menjadi wewenang lagi dari pemerintaan tingkat lokal. Meskipun rencana pembangunan nasional tidak dapat secara langsung menjabarkan perencanan fisik dalam tingkat lokal tetapi sering kali bahwa program pembangunan tingkat nasional sangat mempengaruhi program pembangunan yang disusun oleh tingkat lokal.
Sebagai contoh, ketidaksingkronan program pendanaan antara APBD dan APBN, yang sering mengakibatkan kepincangan pelaksanaan suatu program pembangunan fisik, misalnya; bongkar pasang untuk rehabilitasi jaringan utilitas kota.

Lingkup Regional

Instansi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan pada tingkatan regional di Indonesia adalah Pemda Tingkat I, disamping adanya dinas-dinas daerah maupun vertikal (kantor wilayah).
Contoh; Dinas PU Propinsi, DLLAJR, Kanwil-kanwil. Sedang badan yang mengkoordinasikannya adalah Bappeda Tk. I di setiap provinsi.
Walaupun perencanaan ditingkat kota dan kabupaten konsisten sejalan dengan ketentuan rencana pembangunan yang telah digariskan diatas (tingkat nasional dan regional) daerah tingkat II itu sendiri masih mempunyai kewenangan mengurus perencanaan wilayahnya sendiri
Yang penting dalam hal ini pengertian timbal balik, koordinatif.
Contoh, misalnya ada perencanaan fisik pembangunan pendidikan tinggi di suatu kota, untuk hal ini, selain dilandasi oleh kepentingan pendidikan pada tingkat nasional juga perlu dipikirkan implikasi serta dampaknya terhadap perkembangan daerah tingkat II dimana perguruan tinggi tersebut dialokasikan.
Masalah yang sering mennyulitkan adalah koordinasi pembangunan fisik apabila berbatasan dengan kota atau wilayah lain.
Ada instansi khusus lainnya yang cukup berperan dalam perencanaan tingkat regional misalnya otorita atau proyek khusus.
Contoh otorita Batam, Otorita proyek jatiluhur, DAS.

Lingkup Lokal

Penanganan perencanaan pembangunan ditingkat local seperti Kodya atau kabupaten ini biasanya dibebankan pada dinas-dinas,
contoh: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Dinas Kesehatan, Dinas PDAM.
Koordinasi perencanaan berdasarkan Kepres No.27 tahun 1980 dilakukan oleh BAPPEDA Tk.II.
Saat ini perlu diakui bahwa sering terjadi kesulitan koordinasi perencanaan. Masalah ini semakin dirasakan apabila menyangkut dinas-dinas eksekutif daerah dengan dinas-dinas vertikal.
Di Amerika dan Eropa sejak 20 tahun terakhir telah mengembangkan badan-badan khusus darai pemerintah kota untuk menangani program mota tertentu, seperti program peremajaan kota (urban renewal programmes).
Badan otorita ini diberi wewenang khusus untuk menangani pengaturan kembali perencanaan fisik terperinci bagian-bagian kota.

Lingkup Swasta

Lingkup kegiatan perencanaan oleh swasta di Indonesia semula memang hanya terbatas pada skalanya seperti pada perencanaan perumahan, jaringan utiliyas, pusat perbelanjaan dll. Dewasa ini lingkup skalanya sudah luas dan hampir tidak terbatas.
Badan-badan usaha konsultan swasta yang menjamur adalah indikasi keterlibatan swasta yang makin meluas. Semakin luasnya lingkup swasta didasari pada berkembangnya tuntutan layanan yang semakin luas dan profesionalisme.
Kewenangan pihak swasta yang semakin positif menjadi indikator untuk memicu diri bagi Instansi pemerinta maupun BUMN. Persaingan yang muncul menjadi tolok ukur bagi tiap-tiap kompetitor (swasta dan pemerintah) dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan/produk.
Pihak swasta terkecil adalah individu atau perorangan. Peran individu juga sangat berpengaruh terhadap pola perencanaan pembangunan secara keseluruhan.
Contoh apabila seseorang membuat rumah maka ia selayaknya membuat perencanaan fisik rumahnya dengan memenuhi peraturan yang berlaku.
Taat pada peraturan bangunan, aturan zoning, perizinan (IMB) dan sebaginya.
Kepentingannya dalam membangun harus singkron dengan kepentingan lingkungan disekitarnya, tataran lokal hingga pada tataran yang lebih luas.

Pendapat dan Kesimpulan
Pada perancanaan fisik pembangunan ini, dapat dijelaskan bahwa sebuah usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisiknya. Hal ini memiliki suatu skema perencanaan, dimana terdapat status jabatan serta uraian pekerjaan yang harus dilakukan. Perencanaan fisik pembangunan ini juga mencangkup distribusi di tata ruang lingkungan, yakni distribusi nasional,regional,lokal dan sektor swata. Serta sistem willayah pembangunan yang Struktur perencanaan pembangunan nasionalnya saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Serta agar terciptanya efisiensi tata ruang dan sesuai dengan fungsi nya maka kita dapat mengacu pada peruntukkan tata ruang yaitu pada RTRW. Hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan fisik pembangunan memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti ketentuan hukum dan peruntukkan,serta diatur oleh beberapa instansi dan pihak yang telah dijelaskan diatas.
Oleh kerena itu semua yang terdapat dalam hal perencaan fisik bangunan sudah diatur didalam undang-undang dan sudah mempunyai sistem tersenderi sehingga dapat menentukan apa yang menjadi kewajiban dan sesuai dengan peruntukannya.

Daftar Pustaka

http://www.academia.edu/4957190/PEDOMAN_UMUM_RENCANA_TATA_BANGUNAN
http://dinidwinanda.blogspot.com/2013/02/perencanaan-fisik-pembangunan-skema.html
http://sitiyuliani-arsitekturr.blogspot.com/2013/11/6-perencanaan-fisik-pembangunan.html
http://dinidwinanda.blogspot.com/2013/02/sistem-wilayah-pembangunan.html
http://dinidwinanda.blogspot.com/2013/02/perencanaan-fisik-pembangunan.html
http://kolomkreatif.blogspot.com/2013/01/aspek-kegagalan-perencanaan-fisik.html

Hukum Perburuhan

HUKUM PERBURUHAN
Hukum Perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan Industrial antara Pengusaha, disatu sisi, dan Pekerja atau buruh disisi yang lain.

Sejarah Hukum Perburuhan
Pasca reformasi, hukum perburuhan memang mengalami perubahan luar biasa radikal. baik secara regulatif, politik, ideologis bahkan ekonomi Global. Proses industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembanganya mulai menuai momentumnya. hukum perburuhan, setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha sekaligus.
Sebagai Peredam Konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. faktanya, berbagai hak normatif perburuhan yang mustinya tidak perlu lagi jadi perdebatan, namun kenyataanya Undang-undang memberi peluang besar untuk memperselisihkan hak-hak normatif tersebut. memang Undang-undang perburuhan juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut masih dirasa sulit oleh penegak hukumnya. disamping seabrek kelemahan lain yang kedepan musti segera dicarikan jalan keluarnya.
Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi Gerakan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. saat itu Organisasi Buruh dibatasi hanya satu organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).
pola penyelesaian hubungan Industrial pun dianggap tidak adil dan cenderung represif. TNI saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari Pola Penyelesaian hubungan Industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal di Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.

Hukum Perburuhan era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif, dan Gradual hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. hal tersebut terepresentasi dalam tiga paket Undang-Undang perburuhan antara lain: Undang-undang No. 21 tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

UNDANG UNDANG PERBURUHAN NO.12 TH 1948
Tentang Kriteria Status dan Perlindungan Buruh
Undang-undang ini menjelaskan tentang aturan-aturan terhadap pekerja buruh dalam hal persyaratan untuk menjadi seorang buruh, pengaturan jam kerja dan jam istirahat, pemberian upah, perlindungan terhadap buruh perempuan, tempat kerja dan perumahan buruh, tanggung jawab, pengusutan pelanggaran, dan aturan tambahan.
Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi buruh dari hal-hal yang tidak diharapkan.
Adanya bunyi dari Undang-Undang Perburuhan No.12 Th 1948 :
Pasal 10.
(1) Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam sehari dan 35 jam seminggu.
(2) Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus harus diadakan waktu istirahat yang sedikitsedikitnya setengah jam lamanya; waktu istirahat itu tidak termasuk jam bekerja termaksud dalam ayat 1.
Pasal 13. ayat 2
(2) Buruh Wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur-kandung.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964
Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
Menimbang:
bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kepastian bekerja bagi kaum buruh yang disamping tani harus menjamin kekuatan pokok dalam revolusi dan harus menjadi soko guru masyarakat adil makmur, seperti tersebut dalam Manifesto Politik, beserta perinciannya, perlu segera dikeluarkan Undang-Undang tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Pasal 1
(1) Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dilarang:
a. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus menerus.

b. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena mematuhi kewajiban terhadap
Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah.

Pasal 2
Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruh sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh.

Pasal 3
(1) Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan persesuaian paham, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh, setelah memperoleh izin Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ( Panitia Daerah), termaksud pada pasal 5 Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42) bagi pemutusan hubungan kerja perorangan, dan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Panitia Pusat) termaksud pada pasal 12 Undang-undang tersebut di atas bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika dalam satu perusahaan dalam satu bulan, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan 10 orang buruh atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan-pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikad untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Pasal 4
Izin termaksud pada pasal 3 tidak diperlukan bila pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap buruh dalam masa percobaan.
Lamanya masa percobaan tidak boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa percobaan harus diberitahukan lebih dahulu pada calon buruh yang bersangkutan.

Pasal 5
(1) Permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan-alasan yang menjadi dasarnya harus diajukan secara tertulis kepada Panitia Daerah, yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pengusaha bagi pemutusan hubungan kerja perorangan dan kepada Pusat bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) permohonan izin hanya diterima oleh Panitia Daerah/Panitia Pusat bila ternyata bahwa maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan seperti termaksud dalam pasal 2 tetapi perundingan ini tidak menghasilkan persesuaian paham.

Pasal 6
Panitia Daerah dan Panitia Pusat menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam waktu sesingkat-singkatnya, menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan.

Pasal 7
(1) Dalam mengambil keputusan terhadap permohonan izin pemutusan hubungan kerja, Panitia Daerah dan Panitia Pusat disamping ketentuan-ketentuan tentang hasil ini yang dimuat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42), memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan buruh dan perusahaan.

(2) Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada buruh yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian lain-lainnya.

(3) Penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Perburuhan.

(4) Dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian tentang upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian tersebut di atas.

Pasal 8
Terhadap penolakan pemberian izin oleh Panitia Pusat atau pemberian izin dengan syarat tersebut pada pasal 7
ayat (2), dalam waktu 14 (empat betas) hari setelah pemutusan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik buruh dan/atau pengusaha maupun organisasi buruh/ atau organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat diminta banding kepada Panitia Pusat.

Pasal 9
Panitia Pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan dalam tingkat banding.

Pasal 10
Pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebut pada pasal 3 adalah batal karena hukum.

Pasal 11
Selama izin termaksud pada pasal 3 belum diberikan, dan dalam hal ada permintaan banding tersebut pada pasal 8, Panitia Pusat belum memberikan keputusan, baik pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala kewajibannya.

Pasal 12
Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan swasta, terhadap seluruh buruh dengan tidak menghiraukan status kerja mereka, asal mempunyai masa kerja dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 13
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang belum diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 14
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pendapat dan Kesimpulan
Dari materi di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukum perburuhan adalah suatu peraturan perundangan yang membahas tentang hubungan antara buruh/pekerja dengan perusahan atau tempat dimana dia bekerja. Materi di atas juga menerangkan tentang beberapa sumber hukum yang digunakan dalam hukum perburuhan, pihak-pihak yang terlibat di dalam, aturan tentang bagaimana mengadakan hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan majikannya, serta tentang perlindungan upah dan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia.
Oleh karena itu buruh/pekerja harus mematuhi peraturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di kehidupan sekarang banyak buruh/pekerja yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada contoh saja demo tentang kenaikan upah dan sebagainya, padahal menurut saya mereka sudah dijadi sesuai dengan kemampuan mereka atau jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Tapi tetap saja banyak dari mereka yang mengeluh tentang gaji/upah yang kuran atau semacamnya, mereka seharusnya dapat melakukan suatu hal yang lebih bermanfaat dari pada berdemo atau semacamnya.

Daftar Pustaka

Asikin, Zaenal dkk. Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1994.
Djumialdji,F.X. Perjanjian Kerja edisi revisi. Jakarta : Sinar grafika. Cetakan ke-2, 2006.
Husni,Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.cetakan ke-4,2003.
http://hbsuinmaliki2012.wordpress.com/2013/12/28/hukum-perburuhan/
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Perburuhan